JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat secara detail mengenai spesifikasi pelarangan mudik tersebut, mengingat adanya potensi masyarakat tidak menggunakan kata ‘mudik’ atau ‘pulang kampung’ namun menggunakan alasan ‘jalan-jalan’ atau ‘urusan bisnis atau keluarga’.
Karena itu, pemerintah harus tegas menjelaskan spesifikasi dan persyaratan yang dimaksud dalam pelarangan mudik, untuk meminimalisir celah terjadinya masyarakat melakukan perjalanan mudik pada kurun waktu tersebut.
:Keseriusan pemerintah dalam melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021 mendatang, itu harus jelas. Jangan sampai ada celah untuk melakukan pelanggaran-pelamggaran,” kata Bamsoet, Kamis (8/2021).
Termasuk pemerintah menjelaskan kepada masyarakat mengenai prosedur penggunaan kendaraan pribadi selama kurun waktu dari 6-17 Mei tersebut, menyadari adanya potensi masyarakat mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi.
Bamsoet minta pemerintah harus mengevaluasi peraturan khusus yang dibuat bagi aparatur sipil negara/ASN yang tidak hanya dilarang mudik, tapi juga dilarang mengajukan cuti menjelang atau setelah Lebaran, yakni periode tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Seharusnya peraturan tersebut tidak diskriminatif hanya berlaku bagi ASN, namun juga harus berlaku di seluruh lembaga/instansi negara maupun swasta, dikarenakan peraturan tidak akan efektif dan efisien apabila diperketat dari satu sisi saja,” pungkasnya.
