JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tidak boleh ada diskriminasi penganggaran antara sekolah keagamaan (madrasah) dengan sekolah negeri mengingat prestasi madrasah tidak kalah dengan sekolah yang sama-sama berdiri di atas tanah negara. Hal itu ia sampaikan Nasaruddin di dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Senayan, Senin (2/11/2024).
Dia pun berharap adanya kerja sama dari semua stakeholder untuk memperhatikan hal tersebut. Dalam kesempatan itu dia meminta anggota DPD membandingkan anggaran yang diberikan kepada penyelenggara pendidikan di luar pendidikan keagamaan.
Menurutnya, anggaran di tingkat madrasah minim, padahal memiliki prestasi yang besar. “Sekaligus kami curhat semoga suara bapak mewakili terdengar sehingga ada solusi yang adil,” kata Nasaruddin sembari merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkeinginan adanya keadilan di sektor pendidikan.
Dia mengilustrasikan bahwa sesama anak bangsa yang satu dapat belajar di sekolah dari tanah negara, bangunan dari negara, buku hingga guru disediakan oleh negara. Namun di satu sisi ada madrasah, pondok pesantren, atau sekolah keagamaan yang lain dengan fasilitas tidak sebagus dari sekolah pada umumnya.”Atapnya bolong-bolong, hanya 1 guru mengajar 100 orang misalnya, padahal sama-sama anak bangsa. Jadi ada semacam perbedaan, maka Presiden RI beliau ingin menatap Indonesia lebih berkeadilan,” ujarnya.
Terkait kondisi itu, Nasaruddin berharap adanya kerja sama dari semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan hal tersebut. “Sekaligus kami curhat semoga suara bapak mewakili. Dia menegaskan bahwa Dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau yang disebut program 100 hari quick win yang dicanangkan Presiden Prabowo, terdapat program revalitasi sarana dan prasarana madrasah. Program, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur pendidikan itu akan merenovasi 881 madrasah pada 2024, digitalisasi di 200 madrasah, dan renovasi 2.120 madrasah di 2025. “Kita bersyukur ada keyakinan dan usulan (anggota dewan) adanya menyuarakan suara masyarakat bahwa ada diskriminasi penganggaran sama-sama anak bangsa sehingga ada perhatian pemerintah,” kata Menag.***
Penulis : John Andhi Oktaveri
Editor : John Andhi Oktaveri
