Nasional

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Mantan Ketua Pansus Pemilu Ferry Mursyidan Baldan (FMB) mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Karena hingga kini belum ada kepastian pandemi Covid-19 akan berakhir. “Saya berharap Pilkada diundur sampai pertengahan 2021. Pemerintah dan DPR harus tetap mempertimbangkan opsi mundur, meskipun sudah menyetujui tambahan anggaran yang diajukan KPU untuk menggelar Pilkada, ” katanya dalam keterangan persnya, Selasa (22/9/2020).

Yang perlu dipahami, kata Ferry, Pilkada serentak tidak hanya sekadar kegiatan datang ke TPS. Tapi sebuah rangkaian kegiatan mulai dari persiapan pencalonan sampai dengan penghitungan suara dan penetapan pemenang. “Betapa sebuah rangkaian panjang,” tambahnya.

Lebih jauh mantan Ketua Komisi II DPR ini menegaskan usul penundaan Pilkada adalah suatu keniscayaan bagi keselamatan masyarakat, demokrasi dan pemerintahan di daerah yang melakukan Pilkada. Sejak Juni 2020 desakan untuk pengunduran Pilkada 2020 sudah disampaikan. Hal ini melihat perkembangan pandemi yang semakin besar. Karena itu, demi keselamatan masyarakat, maka penyelenggara pilkada dan tim sukses opsi penundaan menjadi pilihan yang bijak,” ujarnya.

Ferry berharap semoga pada pertengahan 2021 nanti, sudah ditemukan dan tersedia secara massal vaksin untuk menyembuhkan Covid-19. Sehingga kehidupan bisa berjalan normal. “Usul penundaan ini berangkat dari keyakinan bahwa, Pemerintah dan DPR sangat menyayangi dan melindungi rakyat dari wabah covid-19,” imbuhnya.

Menurut Ferry, selama sekitar enam bulan penundaan, maka Pemerintah dan KPU punya waktu untuk menyiapkan sejumlah protokol sehingga Pilkada 2020 menjadi berkualitas.

Pertama, perlu mematangkan lagi protokol kesehatan dalam Pilkada agar memberikan rasa aman dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kedua, penundaan Pilkada juga bisa menghilangkan intrik-intrik politik, sehingga pada pelaksanaan berikutnya Indonesia sudah memiliki model sesuai prinsip demokrasi dan menjamin hak politik masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan.

Ketiga, menjamin kelancaran dari mulai kehadiran pemilih di TPS, tingkat partisipasi, saat penghitungan suara, dan pengawalan suara sampai ke tingkat berikutnya, termasuk saat kontestan ajukan keberatan terhadap hasil. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top