JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Namun proses pemindahan IKN tersebut ternyata melalui lima tahapan yang dimulai pada 2022 dan bakal menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Tahapan yang paling awal 2022-2024. Biasanya kalau di front-end ya pasti APBN biasanya akan lebih banyak,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/01/2022).
Dia tidak memungkiri, tahap pertama yang berlangsung pada 2022-2024 kemungkinan akan lebih banyak menggunakan APBN. Tahun ini saja, pemerintah mulai menganggarkan pendanaan awal IKN dan Pemilu 2024. “Namun pemerintah akan melihat terlebih dulu tahapan pemindahan Ibu Kota,” ujarnya.
Diakui Ani-sapaan akrabnya, pemerintah menekankan aspek pendanaan pembangunan IKN ini melalui skema kreatif, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pendanaan swasta/BUMN/ BUMD. “Kalau mengenai anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan lain-lain nanti kita akan hitung,” ungkapnya.
Yang jelas, kata Mantan Direktur Bank Dunia, porsi pendanaan ini akan diseimbangkan dengan pendanaan lainnya, seperti pendanaan untuk Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan proyek-proyek lain yang tidak kalah penting.
Adapun pendanaan IKN tahun ini lebih banyak digelontorkan kepada Kementerian PUPR. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. “Pak Menteri PUPR sudah melihat alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum pembangunan di sana. Maka kita semua nanti akan lihat dalam konteks anggaran,” ucap Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, pemindahan IKN berprinsip tidak memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.
Dia mengaku akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini. “Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi.
Suharno menekankan pemerintah menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu. Sebagai informasi mengutip website ikn.go.id, kkema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).
Kemudian investasi swasta dan BUMN/BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun atau 26,4 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
