JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku di Ambon saat menjalani masa reses sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku.
Dalam kunjungan tersebut, Saadiah berdiskusi langsung dengan jajaran BPJN terkait berbagai program pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku. “Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk berdiskusi langsung dengan jajaran BPJN terkait berbagai program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku,” tegas Saadiah, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi perkembangan sejumlah proyek, baik yang sudah berjalan maupun yang masih tertunda, termasuk memantau aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah pusat. “Dalam pertemuan tersebut membicarakan perkembangan beberapa program yang sedang berjalan, belum berjalan, dan meninjau progres dari sejumlah usulan aspirasi yang sebelumnya telah saya sampaikan,” kata Saadiah.
Selain itu, Saadiah menyoroti kerusakan jalan di beberapa wilayah seperti Taniwel, Seram Barat. “Saya meminta penjelasan mengenai kondisi jalan tersebut serta kemungkinan penanganan yang dapat dilakukan agar kerusakan tidak semakin berdampak pada mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Juga mencakup perkembangan pembangunan jalan di Batabual, Buru Selatan, serta rencana pembangunan Jalan Lingkar Banda di Maluku Tengah. “Jalan inamosol, jalan rusak di Hatu yang dekat dengan Bandara Pattimura, usulan usulan dari Pemerintah Kabupaten kota yang harus masuk dalam usulan Inpress Jalan Daerah (IJD) tahap 3,” jelas Saadiah.
Untuk Jalan Lingkar Banda sendiri, saat ini masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, terutama terkait dengan status jalan sebelum program pembangunan dapat dilanjutkan. Penjelasan pihak BPJN kondisi teknis sejumlah ruas jalan di Maluku disebabkan faktor geologi.
“Beberapa ruas jalan di Maluku memiliki potensi kerusakan karena melintasi lempengan atau patahan gempa. Kondisi ini menyebabkan badan jalan sering mengalami retakan atau patahan, dan ketika musim hujan datang, genangan air mempercepat terjadinya kerusakan seperti lubang dan penurunan permukaan jalan,” kata Saadiah.
Selain faktor alam, keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan juga menjadi tantangan serius dalam perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan tersebut. “Di sisi lain, anggaran preservasi jalan yang dialokasikan oleh kementerian saat ini berkisar sekitar Rp600 juta untuk penanganan sepanjang 120 km jalan,” akuinya.
“Secara teknis, anggaran tersebut sering kali belum mencukupi, terutama pada ruas-ruas jalan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan dan membutuhkan penanganan berulang dalam waktu yang berdekatan,” ungkapnya.
Karena itu, pihak BPJN mengusulkan agar beberapa ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat dapat ditangani melalui skema khusus. “Beberapa ruas jalan yang memiliki kondisi kerusakan berat dan berulang dapat diusulkan melalui skema penanganan bencana, atau dilakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Maluku,” ujarnya.
Saadiah menegaskan bahwa seluruh masukan dan kendala yang disampaikan oleh BPJN akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di DPR RI. “Hal-hal ini menjadi catatan penting bagi saya sebagai bahan dalam rapat-rapat kerja di DPR RI, agar kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kondisi riil di daerah,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, BPJN, dan DPR terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur di Maluku dapat berjalan lebih optimal. “Saya berharap koordinasi dan komunikasi seperti ini dapat terus diperkuat, sehingga berbagai program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: M Arpas
Editor: Kamsari
