Nasional

Komite I DPD Dukung Komitmen Jokowi Atasi Covid19, Tunda Pilkada 2020

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerjanya di tengah pandemi ke Surabaya dan Banyuwangi pada Kamis (25/06/2020), mengingatkan dengan tegas bahwa Indonesia berada pada kondisi krisis kesehatan dan ekonomi.

Pernyataan yang berulangkali ditekankan Presiden menyangkut kesamaan persepsi dan perasaan memandang krisis kesehatan dan ekonomi merupakan sebuah pernyataan yang patut dicermati semua pihak.

“Krisis ekonomi global itu benar-benar nyata, ada benar dan semua merasakan,” tandas Presiden Jokowi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.

Menanggapi pernyataan Presiden, Teras Narang Ketua Komite I DPD RI pun mengapresiasi dan mendukung. Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan soal keseimbangan penanganan antara krisis kesehatan dan ekonomi, mestinya menyadarkan semua pihak untuk segera bersatu menghadapi pandemi dan krisis ekonomi tersebut.

“Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi di Surabaya, Jawa Timur hari ini. Bahwa kita sekarang harus punya perasaan yang sama, yaitu kita sedang dalam krisis kesehatan dan ekonomi,” tegas Teras.

Karena itu, Teras mengajak semua pihak agar ajakan Presiden itu dilihat sebagai sebuah seruan kewaspadaan sekaligus kerjasama. Terutama dalam kerjasama dan konsentrasi dalam mencegah serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang mendorong kita pada krisis ekonomi.

Menurut Teras, membesarnya biaya penanganan Covid-19 belakangan perlu dilihat sebagai besarnya tantangan perekonomian ke depan. Sebagaimana diketahui, dana penanganan Covid-19 yang sebelumnya berjumlah Rp 405,1 triliun terus mengalami perubahan dalam beberapa waktu belakangan.

Sempat meningkat menjadi Rp642,17 triliun dan bergerak lagi menjadi Rp695,2 triliun, seiring dengan adanya kebutuhan untuk menopang imbas pandemi pada korporasi dan daerah.

“Ini juga indikasi, bahwa dampak Covid-19 ini sungguh serius. Sehingga perlu seluruh pihak, melakukan gotong royong mengatasi pandemi sekaligus efisiensi nasional untuk mencegah negara ini masuk jurang krisis ekonomi,” jelas mantan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode (2005-2015) ini.

Teras pun mengajak semua pihak untuk memprioritaskan upaya penanganan Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi, serta menahan berbagai kepentingan politik. Persatuan dan gerakan efisiensi nasional perlu dilakukan lewat refocusing dan realokasi anggaran yang lebih ketat demi memberi ruang lebih pada pemerintah untuk mengatasi situasi berat ini.

Selanjutnya, Teras mendorong seluruh pihak untuk menempatkan keselamatan rakyat dan negara dengan menunda berbagai program yang berpotensi menambah belanja negara. Termasuk salah satunya menunda Pilkada 2020 hingga kuartal pertama tahun mendatang, agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justeru kontraproduktif dengan kepentingan mengatasi pandemi sekaligus krisis ekonomi.

“Mari kita bersatu dan bersepakat, dari pusat sampai ke desa desa. Sekata dengan Bapak Presiden RI ini. Mari kita sepakati tunda Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yg akan datang. Setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun 2021 yang akan datang,” katanya berharap.

Sikap ini menurut Teras, merupakan sikap Komite I DPD RI yang mendahulukan kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, Komite I DPD RI, secara konsisten menolak Pilkada Serentak yang digelar dalam situasi pandemi, Desember mendatang.

Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada di 9 Provinsi dan 261 Kabupaten Kota, yang melibatkan lebih kurang 105 juta pemilih disebut perlu dikritisi secara obyektif dan konstruktif. Terlebih agenda ini akan membutuhkan perhatian sungguh pada sisi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Termasuk resiko bagi penyelenggara, peserta Pilkada dan simpatisannya, terlebih lagi masyarakat luas sebagai pemilih.

Teras menegaskan kembali pernyataan Presiden di Surabaya, menyiratkan betapa manajemen krisis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga di tengah peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa hari belakangan, termasuk besarnya kasus di Jawa Timur, menurutnya akan butuh waktu lama bagi semua pihak untuk bisa seiring sejalan mengatasi pandemi.

“Maka perhatian dan sikap Presiden Jokowi datang ke Surabaya ini, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengutamakan keselamatan rakyat lewat fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekonomi. Termasuk dengan meninjau kembali agenda Pilkada di akhir tahun. Agar analogi gas dan rem dari Presiden benar-benar berjalan. Jangan sampai ada beberapa gas dan rem dalam kepentingan bersama ini tidak sinkron,tidak terkoordinasi dengan baik. Berbahaya,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top