Nasional

Klaster Pendidikan dan Kebudayaan Diminta Dicabut dari RUU Cipta Kerja

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Sejumlah kelompok organisasi dan pakar pendidikan bersepakat bahwa seluruh pasal dalam RUU Cipta Kerja menyangkut bidang Kebudayaan dan Pendidikan dapat dicabut dari RUU Cipta Kerja.

“Pasal-pasal sektor pendidikan pada RUU Cipta Kerja justru berpotensi memperlemah kualitas manusia Indonesia, padahal Indonesia harus mencetak warga negara unggul,” ucap Pembina Yayasan Suluh Nusantara Bakti (YSNB) Pontjo Sutowo dakam keteeangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).

Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI/Polri (FKPPI)i menjelaskan sikap tersebut meru0akan kesepakatan dari hasil kajian, analsis dan pendangan yang didiskusikan sejumlah LSM, aktivis dan pegiat pendidikan pada Rabu (9/9/2020) yang dihadiri antara lain dosen Institute Teknologi Bandung (ITB) Bambang Pharmasetiawan, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Bappenas, Prasetijono Widjojo, pakar pendidikan, dosen Institute Teknologi Bandung (ITB) Darmaningtyas, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ahmad Sururi Azis, Ketua Bidang Pendidikan NU Circle Ahmad Rizali, Ketua YSNB Wisnu Broto, serta sejumlah undangan lainnya.

Pontjo menegaskan komunitas pendidikan tidak mempermasalahkan Omnibus Law yang digagas pemerintah karena pada dasarnya omnibus law baik ingin mencari solusi dari banyak hal unruk diintegrasi secara komprehensif dari seluruh aspek, tidak parsial persektor sehingga tidak tumpang tindih.

Namun titik pangkal masalahnya adalah pasal-pasal beekaitan dengan pendidikan idak sesuai lagi dengan jiwa san nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. “Pasal-pasal pendidikan pada RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan budaya bangsa,” ucap Pontjo.

Menurutnya kebudayaan harus diartikan secara utuh yaitu sebagai sebuah sistem nilai bangsa Indonesia, jangan hanya diartikan sempit sebagai ekspresi budaya atau produk budaya saja seperti misalnya seni dan artifak. Karena itulah Pendidikan adalah bagian dari Kebudayaan, bukan sebaliknya.

“Karena pendidikan sudah dicabut dari kebudayaan. Sehingga pasal-pasal sektor pendidikan pada RUU Cipta Kerja justru berpotensi memperlemah kualitas manusia Indonesia, padahal Indonesia harus mencetak warga negara unggul,” imbuhnya.

Bila ini dibiarkan, ia mengingatkan justru akan menjadi ancaman. Ia mencontoh di era modern ada sebuah negara yang besar dan kuat secara ekonomi dan militernya, namun karena lemah dalam budaya maka tercerai berai menjadi negara yang kecil-kecil. Sebaliknya ada sebuah negara yang kecil juga dilanda konflik atas keberadaan negara tersebut dan ekonominya pun lemah tapi bangsanya tetap eksis hingga saat ini dan terus berjuang.

“Ini memberikan contoh yang nyata/riil kepada kita tentang kekuatan budaya itu,” tegasnya.

Pontjo menekankan pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kebudayaan dan pendidikan. Karenanya pendidikan tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan dan harus sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Dosen ITB Darmaningtyas mengatakan ada beberapa masalah dasar di pasal-pasal pendidikan RUU Cipta Kerja. Diantaranya hilangnya frasa kebudayaan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian perubahan frase “prinsip pendidikan nirlaba” menjadi “dapat nirlaba”.

Juga perubahan frase “ijin pendirian sekolah/perguruan tinggi” menjadi “ijin pendirian badan usaha”. Kesemua ini sesuai dengan tujuan pasal-pasal pendidikan pada RUU Cipta Kerja ini yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Belum lagi ada pasal-pasal yang dalam UU nomor 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional yang tadinya sudah dibatalkan MK malah sekarang dihidupkan kembali, yaitu pasal-pasal Badan Hukum Pendidikan. Secara umum, ruh atau ideologi RUU Cipta Kerja ini adalah komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan. Ideologi ini diusung oleh WTO yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan, bukan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga, ujarnya.

Ketua IGI Ahmad Sururi Aziz menambahkan jika kebudayaan (dalam hal ini kebudayaan Indonesia) dicabut dari pendidikan, maka kebudayaan mana lagi yang akan dipakai. Khusus mengenai tidak perlunya guru asing harus tersertifikasi, maka ini akan akan menghancurkan program sertifikasi guru yang sudah susah payah dibangun. Jika ada kekurangan maka mari diperbaiki bukan dihilangkan.

Sementara Ketua Bidang Pendidikan NU Circle Ahmad Rizali mengatakan semua perubahan yang dilakukan di dalam RUU Cipta Kerja, pasal per pasal, memiliki filosofi korporasi dan industrialisasi sehingga kebijakan pendidikan nasional disamakan dengan dunia bisnis.

“Dengan memasukkan pasal-pasal di bidang pendidikan ke dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah seolah ingin melepas tanggung jawabnya dalam mencerdaskan bangsa. Jika pasal-pasal di bidang pendidikan ini tetap dimasukan ke dalam pasal-pasal RUU Cipta Kerja, sejatinya pemerintah dan DPR RI telah tidak sejalan lagi dengan para pendiri bangsa dan Konstitusi Dasar NKRI, tambah Ahmad Rizali,” sebut Rizali.

Senada Ketua YSNB Wisnu Broto, mengharapkan bahwa seluruh stackholder bidang pendidikan ikut serta memikirkan dan memberi kontribusi dalam saran-saran yang membangun kepada legislatif dan eksekutif agar di dapat solusi yang terbaik tentang masalah pasal-pasal pendidikan di RUU Cipta Kerja tersebut.(***)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top