Perbankan

Ketua DPD RI : Masih Banyak UMKM Belum Nikmati Relaksasi Kredit

Ketua DPD RI : Masih Banyak UMKM Belum Nikmati Relaksasi Kredit
La Nyala Mattaliti

SURABAYA, SUARAINVESTOR.COM-Perusahaan multi finance mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Alasannya banyak multi finance (perusahaan pembiayaan) tak melaksanaan kebijakan relaksasi kredit yang menjadi program pemerintah tak dipatuhi. “Kebijakan relaksasi kredit untuk meringankan dampak COVID-19 yang belum dirasakan masyarakat bawah, khususnya kalangan ojek daring dan UMKM di wilayah Mojokerto, Jawa Timur,” kata Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam siaran persnya di Surabaya, Minggu, (26/4/2020).

La Nyala mengaku dalam pemantauannya di daerah banyak menerima keluhan terkait kebijakan relaksasi kredit pemerintah pusat maupun daerah yang belum dirasakan. Bahkan mendengar langsung aspirasi kalangan masyarakat, bahwasanya sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintah sulit diterapkan masyarakat.

Salah satu perwakilan dari komunitas pengemudi ojek daring Mojokerto, Rahmat, kepada La Nyalla mengakui, dia dan rekan-rekannya kesulitan untuk membayar kredit kendaraan yang menjadi tanggungannya karena turunnya pendapatan sejak pandemi COVID-19.

Padahal menurut informasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak COVID-19, termasuk dari kalangan ojek daring. “Secara garis besar, kami ojek daring Mojokerto sangat kecewa dengan sikap beberapa perusahaan pembiayaan. Kami meminta pemerintah dan perusahaan pembiayaan benar-benar membantu kami untuk keringanan pembayaran angsuran,” kata Rahmat, mengeluhkan.

“Kami beranggapan bahwa aturan yang dikeluarkan dalam rangka antisipasi dampak dari Covid-19 belum benar-benar bisa mewakili kami para ojek online dan pelaku UMKM selaku kreditur yang terkena dampak lesunya perekonomian,” tambah Rahmat.

Untuk itu ia meminta pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pelaku usaha sektor transportasi, yang penyalurannya melalui organisasi para pelaku usaha tersebut.

Rahmat juga meminta pemerintah untuk memberi kejelasan dan kepastian terkait relaksasi angsuran kendaraan kepada para pengemudi angkutan sewa khusus (ASK) dan pelaku UMKM hingga kondisi normal tanpa syarat. Seperti diketahui, kebijakan relaksasi tertuang dalam POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

La Nyalla mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah, dan mendorong untuk segera ditindaklanjuti. Dalam kunjungan itu, La Nyalla juga menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa masker dan APD masing-masing 100 unit untuk dua Rumah Sakit di Mojokerto, yaitu RS Gatoel dan RSUD Mojokerto.

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top