JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Senator Sumatera Barat Irman Gusman mendorong agar sektor pariwisata diposisikan sebagai leading sektor penopang perekonomian nasional, bukan lagi sekadar sektor tambahan. “Setiap rupiah yang dibelanjakan wisatawan dapat memberikan dampak ekonomi hingga dua kali lipat. Karena itu, pariwisata tidak boleh lagi dianggap sektor tambahan, tetapi harus menjadi sektor unggulan, pilar utama pembangunan nasional,” ujar Irman dalam keterangan pers, Senin (13/10/2025).
Lebih jauh Irman juga memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dinilainya sangat impresif meskipun belum genap setahun. “Kinerja Kemenpar di bawah kepemimpinan Ibu Widiyanti Putri Wardhana patut diapresiasi. Dalam waktu kurang dari satu tahun, kementerian ini mampu menorehkan capaian luar biasa,” tutur Irman dalam forum The 1st Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2025 yang dibuka oleh Menteri Pariwisata RI Ibu Widiyanti Putri Wardhana di Maya Sanur, Bali, akhir pekan lalu.
Acara yang digagas oleh Hermawan Kartajaya, founder Markplus ini dihadiri oleh mantan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Ketua Bali Tourism Board, I Nyoman Giri Prasta Wakil Gubernur Bali, Emanuel Melkiades Laka Lena Gubernur NTT, dan para kepala daerah se-Indonesia.
Dalam paparannya bertajuk “Masa Depan Pariwisata Indonesia: Beyond Numbers, Towards Sustainable Impact”, mantan Ketua DPD RI dua periode itu menegaskan bahwa pariwisata adalah “harta karun bangsa” dengan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian nasional. Sebagai informasi, di era Kemenpar Widiyanti, Undang-Undang Kepariwisataan yang baru telah disahkan dalam waktu kurang dari setahun. Kemudian, kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 10,04 juta kunjungan, rekor tertinggi sejak pandemi dan tumbuh 10,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.
Irman menjelaskan, pariwisata memiliki efisiensi tinggi dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan mendorong sektor-sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Karena itu perlu kesadaran semua pihak untuk sama sama membangun dan memajukan pariwisata Indonesia. “Sektor pariwisata itu luas. Hadirnya Undang-Undang Kepariwisataan yang baru memiliki cakupan luas dan menjadi momentum penting untuk mendorong akselerasi pariwisata nasional. Artinya, pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata membutuhkan dukungan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah di berbagai tingkat secara terpadu,” tambahnya.
Anggota Komite I DPD itu kemudian mencontohkan, pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dapat melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemendikbudristek. Irman menutup paparannya dengan menekankan pentingnya integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi pariwisata untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi pengalaman wisatawan.***
Penulis : John Andhi Oktaveri
Editor : John Andhi Oktaveri
