JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dugaan korupsi PT.Timah yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp271 Triliun membuat DPR berang. Karena itu DPR segera membentuk Panja Timah guna membahas lebih lebih spesifik terkait persoalan yang dihadapi PT Timah terutama korupsi tata niaga pada IUP PT.Timah 2015-2022. “Sesuai dengan rapat internal yang sudah kita lakukan, ada beberapa materi mungkin terkait dengan detail dari permasalahan atau kasus dihadapi oleh PT Timah akan dilakukan pendalaman pada saat Panja,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung di Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Dalam rapat Panja Timah nanti, kata Politisi Nasdem, PT.Timah dapat menguraikan secara gamblang terkait carut marut ekosistem tata niaga timah, sehingga ke depannya bisa dilakukan perbaikan dan tidak terulang kembali. “Kami ingin mengetahui karut marut ini seperti apa agar semuanya jelas, ada berapa pihak yang ikutan dalam karut marut bancakan timah. Dari sisi korporasi kami mau melihat permasalahan ini secara utuh, sehingga tahu peran PT Timah pasca permasalahan ini seperti apa,” ujarnya.
Lebih jauh kata Martin Manurung meminta agar , perusahaan tetap terus dapat memberikan kontribusi optimal kepada negara. “Komisi VI DPR RI juga mendapatkan informasi bahwa berbagai permasalahan dugaan penyimpangan serius pada tata niaga timah yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum,” kata Martin.
Sementara itu Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal menyampaikan apresiasi dukungan Komisi VI DPR RI terhadap perbaikan kinerja PT Timah. “Kami mengapresiasi Komisi VI DPR RI untuk membentuk panja yang bertujuan untuk terkait perbaikan tata kelola timah di Indonesia,” kata Ahmad Dhani.
Dikatakan Dani, PT Timah juga telah melakukan perbaikan dari hulu ke hilir dalam proses bisnis perusahaan salah satunya dalam reformasi organisasi PT Timah untuk melakukan penataan tupoksi dan kewenangan di internal PT Timah. “Kami juga akan kooperatif bersama panja untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan ekosistem timah nasional,” lanjut dia.
Menurut Dhani, PT Timah sudah melakukan perbaikan di beberapa sistem di internal mempecepat salah satunya mereformasi organisasi, memberikan kepastian sehingga hasil produksi bisa terukur dan ditelusuri asal usulnya.
Dani juga berharap Komisi VI DPR RI dapat terus mendukung PT Timah dalam hal perbaikan tata kelola timah secara nasional, sehingga PT Timah dapat terus meningkatkan kontribusi bagi bangsa dan negara dan pemanfaatan sumber daya alam timah dapat dilakukan berkelanjutan. “Kami terbuka atas informasi yang dibutuhkan. Saya optimis kita punya jalan keluar apalagi perusahaan ini perusahaan publik dan tidak ada yang kita tutupi,” sambung Dani.
Dalam kesempatan ini, Dani juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah melakukan perbaikan tata kelola pertimahan nasional. “Kami mendukung upaya penegakan hukum untuk memperbaiki tata kelola pertimahan nasional sehingga pertambangan timah di Indonesia dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik,” imbuhnya.***
Penulis : Budiana
Editor : Budiana
