Nasional

HMS Center: Naskah Akademik Keppres Nomor 2/2022 Memanipulasi Sejarah

HMS Center: Naskah Akademik Keppres Nomor 2/2022 Memanipulasi Sejarah
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho/Sumber Foto: Dok Pribadi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat mengkritik naskah akademik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menyayangkan naskah akademik Keppres tersebut bernuansa memutarbalikkan sejarah. Hal ini sangat mencederai martabat sejarawan nasional. “Saya hanya mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, dipakai untuk kepentingan politis,” katanya saat konfrensi pers di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Seperti diketahui, Keppres Nomor 2 tahun 2022, yang memuat tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 24 Februari 2022 itu. Namun Keppres Nomor 2 tahun 2022 menuai polemik karena tidak menyebut nama Soeharto sebagai tokoh sentral di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Padahal, kata Hardjuno, Soeharto yang kala itu berpangkat Letkol memiliki peran besar saat peristiwa tersebut. Karena itu, naskah akademik ini produk yang jauh dari nuansa intelektual.  Padahal  dalam sejarah perjalanan bangsa ini sangat besar sekali. Bahkan ditangan Soeharto, Indonesia terbebaskan dari ancaman perang saudara dan juga kesusahan ekonomi. Tetapi anehnya, tidak satu pun jasa Presiden Soeharto yang dibanggakan. “Ingat, Indonesia seperti sekarang ini juga karena jasa dan hasil keringat pak Harto. Jangan lupakan itu,” tuturnya.

Berbeda dengan Soeharto, Jokowi yang memiliki banyak sekali kritik di masa pemerintahannya selalu dipuja. Seolah-olah di jaman Pemerintahan Jokowi semuanya berisi kebaikan. Dan bahkan ditulis sanggup membawa bangsa ini keluar dari neo imperialisme. Pujian terhadap Jokowi ini terlalu berlebihan.Sebab nyatanya, Jokowi tidak terlalu sukses seperti yang diklaim oleh para penjilatnya itu. Salah satu contohnya soal tumpukan utang luar negeri yang kian menggunung. “Apa lupa berapa utang luar negeri pada masa Pemerintahan Jokowi? ujar Hardjuno dengan nada tanya.

Sebagai naskah akademik lanjut Hardjuno, produk ini sangat tidak berkualitas. Apalagi, hasil kajian akademisnya berisikan politik. Menurut Hardjuno, kebijakan tidak bisa ditulis sebagai naskah akademik sebuah keputusan presiden. Kebijakan selalu memunculkan banyak pandangan tergantung cara pandangnya. “Dan semestinya para penyusun naskah akademik yang berasal dari universitas terkemuka Indonesia, UGM, tahu mengenai hal itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan naskah akademik ini disusun oleh sejumlah akademisi yang berasal dari UGM di antaranya adalah Sri Margana, Julianto Ibrahim, Siti Utami Dewi Ningrum, Satrio Dwicahyo, serta Ahmad Faisol tidak mencermikan sebuah produk intelektual. ***

Penulis   : Arpaso
Editor     : Budiono

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top