JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini. Pasalnya, kenaikan harga BBM secara terburu-buru ini berpotensi menambah beban ekonomi rakyat kecil yang terdampak pandemi covid-19. Bahkan saat ini Omicron masih tinggi.
“Kebijakan menaikkan harga BBM tersebut kurang tepat dilakukan secara terburu-buru. Apalagi, saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM,” tegas Syarief Hasan di Jakarta, Rabu (2/3/2022).
Karena itu Syarief Hasan, mendesak agar Pemerintah menyiapkan BBM yang bisa diakses oleh masyarakat dengan harga murah. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak pernah sepakat dengan kebijakan menaikkan harga BBM ini. Karena kebijakan ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengan DPR RI. Padahal kebijakan ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai, pemerintah seharusnya mencari solusi alternatif untuk BBM bagi masyarakat. “Pemerintah seharusnya memiliki solusi alternatif terkait BBM dengan harga yang murah dan dapat diakses oleh masyarakat kecil. Bukannya malah terus menerus mengambil kebijakan menaikkan harga BBM secara tiba-tiba,” tambah Syarief Hasan.
Selain itu kata Syarief Hasan, Demokrat menolak kebijakan menaikkan tarif tol yang justru mempersulit perkembangan usaha kecil menengah (UKM). “Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, pemerintah seharusnya fokus menggencarkan program bantuan kepada masyarakat dan usaha kecil, bukan mempersulit mereka dengan menaikkan harga BBM yang diikuti dengan menaikkan tarif toll,” ungkapnya.
Menurut Syarief, kenaikan tarif tol ruas hanya pasti meningkatkan biaya logistik dan pengiriman barang/distribusi barang. Sehingga dengan kenaikan itu secara mendadak ini, tentu akan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. Akibatnya, usaha kecil menengah yang menggunakan jalan tol untuk pengiriman barang akan terpengaruh.
“Jadi, pemerintah harus melakukan sosialisasi sebelum mengambil kebijakan. Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan. Pemerintah juga harus mendengarkan harapan-harapan masyarakat kecil yang tidak ingin berat dengan berbagai kenaikan-kenaikan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya, penyesuaian harga untuk tiga produk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite kini sudah dilakukan. PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, melalui Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting sudah berlaku sejak kemarin.
“Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai tanggal 12 Februari 2022,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (13/2/2022) lalu.
Penulis: Arpas
Editor: Kamsari
