Nasional

Golkar Nyatakan Belum Perlu Angket E-KTP

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan belum perlu ada hak angket untuk menginvestigasi proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, saat ini sudah ada proses hukum yang berjalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau ada hak angket, dikhawatirkan akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

“Jadi, jangan kita intervensi penegakan hukum. Lagipula akan sangat merepotkan ke depannya apabila jadi preseden, seolah setiap ada masalah nanti dibentuk hak angket. Apalagi, KPK merupakan lembaga yang indpenden. Karena itu KPK perlu diberi keleluasaan dalam menyidik nama-nama yang disebut dalam dakwaan itu,” tegas Agus Gumiwang pada wartawan di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Menurut Agus, KPK merupakan lembaga indpenden, bukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, maka hak angket itu akan ditujukan kepada siapa? “Biarkan KPK dan pengadilan bekerja, dan nanti kalau mereka yang disebut dalam dakwaan tidak terbukti terlibat, maka perlu ada proses pemulihan nama baik dan hak lainnya,” ujar anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi terkait e-KTP tersebut. Karena dia menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP itu.

Seperti dalam kasus korupsi daging sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu. Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi yang divonis. Tapi nama-nama para politisi yang sudah beredar di ruang publik terlanjur rusak.

“Sebab kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional,” kata Fahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top