Nasional

FPDIP Naytakan Belum Perlu Angket E-KTP

JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan tidak perlu ada hak angket untuk mengusut kasus e-KTP, karena sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka yang dibutuhkan saat ini adalah mengawal agar KPK mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

“Hak angket itu senjata pamungkas, maka belum perlu digunakan. Jangan sampai KPK tidak bernyali mengusut atau menuntaskan kasus ini, agar KPK menari dengan gendangnya sendiri,” tegas anggota Komisi XI DPR FPDIP itu pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/3/2017).

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi. Karena dalam kasus ini ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Politisi PKS itu menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada tahun 2013 lalu. Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Luthfi yang divonis. Sedangkan nama-nama para politisi yang sudah beredar di ruang publik terlanjur rusak.

“Jadi, kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional,” jelas Fahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top