Nasional

Ferry: Pilkada 2021 Demi Partisipasi Masyarakat yang Berkualitas

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ferry Mursyidan Baldan menilai sejatinya ajang kontestasi Pilkada adalah ruang politik masyatakat untuk menentukan kepala daerah yang terbaik yang bisa memakmurkan masyarakatnya dan memajukan daerahnya.

“Wabah pandemi Covid-19 memeterai pelajaran penting bagi kita bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan, sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ‘ujian alami’ kepada para pemimpin, termasuk kepala daerah,” tegas mantan Ketua Komisi II DPR RI itu, Jumat (12/6/2020).

Sebagai ruang politik bagi masyarakat dalam memilih kepala daerah menurut Ferry, maka selain pembenahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga SOP (Standar operasional) pemberian suara pada saat Pilkada.

Sebab, lanjut mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di awal pemrrintahan Jokowi itu, Indonesia baru saja memulai apa yang disebut masa New Normal, maka setidaknya prioritasnya adalah menyiapkan protokol kesehatan pelaksanaan Pilkada termasuk design TPS saat hari H.

“Jika rumah ibadah yang relatif bersih saja masih harus menerapkan physical distancing, jaga jarak shalat, bagaimana nanti kehadiran pemilih di TPS, tingkat partisipasi, saat penghitungan suara dan pengawalan suara sampai ke tingkat berikutnya, termasuk saat kontestan mengajukan keberatan terhadao hasil pilkada tersebut,” tanya Ferry.

Karena itu, Ferry memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 adalah sesuatu yang sangat beresiko dan justru bisa mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

Padahal, jika diundur sampai (setidaknya) pertengahan 2021, selain akan mematangkan protokol kesehatan dalam Pilkada , juga semua berharap pandemi Covid-19 ini sudah relatif bisa dihadapi dengan tatanan yang terstandar, dan masyarakat pemilih memiliki keyakinan untuk bisa berpartisipasi dengan rasa aman dengan protokol kesehatan yang tersedia.

Dengan demikian, usulan penundaan Pilkada justru karena ingin pelaksanaan Pilkada secara berkualitas dan partisipatif karena ada rasa aman, bukan sekedar untuk ‘Menunda dari segi waktu’ saja, bahwa Pilkada tidak diselenggarakan sekedar ada Pilkada. Sehingga intrik pelaksanaan Pemilu berikutnya, Indonesia sudah punya model atau pola pelaksanaannya yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, menjamin hak politik masyarakat dan dengan penerapan protokol Kesehatan

“Waktu enam (6) bulan adalah sesuatu yang singkat untuk sebuah persiapan pelaksanaan Pilkada yang demokratis,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top