Ragam

Dugaan Suap Rp12 Miliar, IBC: Itu Kejahatan Besar, KPK Harus Telusuri Aliran Dana Oknum Pejabat BPK

Dugaan Suap Rp12 Miliar, IBC: Itu Kejahatan Besar, KPK Harus Telusuri Aliran Dana Oknum Pejabat BPK
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam/Sumber Foto: Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kasus dugaan korupsi Menteri Pertanian SYL terindikasi melibatkan banyak pihak. Bahkan muncul nama Anggota IV BPK Haerul Saleh yang dikaitkan dengan dugaan suap Rp12 Miliar untuk penerbitan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Praktek oknum BPK yang diduga meminta dana untuk opini WTP itu termasuk gratifikasi dan ini termasuk kejahatan besar,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Oleh karena itu, kata Roy Salam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh main-main dan harus menelusuri dugaan aliran dana suap tersebut. “Harus segera memeriksa oknum pejabat BPK yang bersangkutan. Karena memang diduga praktek gratifikasi terkait hasil audit BPK sudah sering terjadi, bukan hanya pada auditor lapangan, namun sudah masuk pada level pimpinan BPK,” ujarnya.

Seharusnya BPK, lanjut Roy, bisa belajar dari kasus yang menjerat Anggota III BPK Achsanul Qosasih terkait suap proyek BTS. “Nah, kalau dugaan suap WTP Kementan ini terjadi lagi, maka oknum BPK itu tidak amanah mengelola uang rakyat. Dengan begitu, tidak ada lagi lembaga yang bisa menggaransi pengelolaan APBD dan APBN,” terang peneliti kebijakan publik.

Ditanya soal peran Majelis Kehormatan Kode Etik BPK agar memeriksa oknum pejabat itu, Roy mengatakan jangan terlalu berharap dengan peran lembaga tersebut. “Majelis kode etik ini tidak berfungsi maksimal, karena sifatnya hanya kumpulan anggota majelis yang didominasi pimpinan, apalagi mereka juga bagian kolega. Pengalaman kita selama ini, bahwa sifatnya Majelis Etik hanya menunggu. Jadi tidak mungkin pro aktif, nah saat kita melaporkan oknum BPK, kita juga yang harus aktif mencari bukti-bukti,” jelas pegiat anti korupsi.

Lebih jauh Roy mendesak agar Revisi UU BPK harus segera diselesaikan. Namun sayangnya, usulan Revisi UU tersebut selalu mentok di DPR. “Terus terang, selama pandemi banyak tata keloala keuangan negara menjadi carut marut. Ini memang bagian kelemahan BPK. Nah, dengan revisi UU BPK, diharapkan menjadi lebih kuat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Rabu (8/5/2024).  Dia adalah Anggota IV BPK, Haerul Saleh dan disebut pertama kali ketika jaksa KPK bertanya kepada saksi sekaligus Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Hermanto.

Awalnya, jaksa KPK menanyakan ke Hermanto soal pemeriksaan BPK di Kementan serta hasil pemeriksaannya apakah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Kemudian, ada kronologi apa, karena sudah lewat ya, sudah kejadian. Itu pada akhirnya apa opininya yang diterbitkan BPK itu apa?” Sepengetahuan saksi ya, apakah WTP atau WDP?” tanya jaksa.   “WTP. Sepengetahuan saya WTP ya,” kata Hermanto.

Selanjutnya, jaksa bertanya apakah Hermanto mengenal nama auditor BPK yaitu Victor Daniel Siahaan dan Haerul Saleh. Hermanto pun mengaku mengenal mereka. “Sebelum kejadian WTP itu, saksi ada kenal Haerul Saleh, ada Victor ya. Siapa orang-orang itu, siapa itu?” tanya jaksa. “Kenal. Kalau Pak Victor itu auditor yang memeriksa kita (Kementan),” jawab Hermanto. “Kalau Haerul Saleh ini?” tanya jaksa.  “Ketua AKN IV (Auditorat Utama Kuangan Negara IV),” jawab Hermanto.

Jaksa pun memastikan apakah Haerul Saleh ini adalah atasan Victor kepada Hermanto. Hermanto pun mengiyakan hal tersebut.***

Penulis     :   Budiana

Editor       :   Budiana

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top