Nasional

DPR Sebut Biaya Ibu Kota Baru Tak Bebani APBN

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menegaskan jika rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak membebani APBN.

Demikian disampaikan politisi PPP itu, saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas, yang mengungkapkan setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun untuk menyiapkan pemindahan tersebut, yang bersumber dari APBN sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp 89,2 triliun, dan sisanya dasri kerja sama swasta dengan pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menurut Amir, persentase itu belum terlalu besar jika dibandingkan dengan APBN selama 4 tahun. “Jika dilihat dari sisi alokasi anggaran, pemindahan Ibu Kota Negara tidaklah membebankan APBN. Belum lagi ditambah dengan manfaat yang akan dirasakan jika pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah mulai terealisasai,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/1/2020)..

Anggaran itu tidak terlalu besar, sehingga dari sisi budget tidak ada masalah. Dari jumlah anggaran APBN yang mencapai Rp 2500 triliun per tahun, itu biasa-biasa saja karena tidak sampai satu persennya, dibanding dengan impact yang kita dapatkan dari perencanaan pemindahan IKN benar-benar bisa terealisasi.

Hanya saja, pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, antara IKN baru di Kalimantan Timur dengan Jakarta, juga perlu mendapatkan kajian lebih mendalam terkait dampaknya. Politsi Fraksi PPP ini mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi pada kota yang ditinggalkan tentu tidak sesignifikan dengan calon IKN baru nantinya. Untuk mengembangkannya, skema pendanaan juga perlu dibahas secara simultan.

Dalam hasil rapat yang disepakati, Komisi XI DPR RI mendorong Bappenas untuk menyiapkan proses pemindahan Ibu Kota Negara tanpa menggangu target pembangunan yang telah ditetapkan. Setidaknya, Bappenas sudah memiliki 7 Agenda Perubahan RPJMN 2020-2024, yang diprioritaskan pada reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, penguatan ekonomi, sistem rancangan anggaran, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kualitas sumber daya manusia.

Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Manoarfa, menyampaikan bahwa pembangunan awal IKN baru akan mulai dilaksanakan pada 2021. Selanjutnya bangunan pendukung, seperti rumah hunian hingga jaringan telekomunikasi, akan mulai dibangun pada 2023. “Jadi sudah mulai bisa pelantikan pada 2024 Ibu Kota Negara baru,” ungkapnya.

Menurut Suharso, tata kelola pemerintahan IKN baru nantinya masih akan berada di bawah Pemerintah Pusat. Itu akan dilakukan melalui sistem badan otoritas tersendiri, mengingat tidak adanya pemerintah daerah dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Artinya yang mengawasi adalah DPR RI langsung. Jadi cara menunjuk pimpinannya akan dikonsultasikan dengan DPR,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top