JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM— Indonesia perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan, namun pertumbuhan tersebut harus berkualitas dan berkelanjutan. Demikian disimpulkan dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ”Peran DPR dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen. Turut jadi narasumber dalam diskusi itu Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad serta pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah.
Menurut Kamrussamad, penerimaan negara yang meningkat harus berasal dari aktivitas ekonomi baru, bukan sekadar optimalisasi penarikan pajak terhadap wajib pajak yang sudah ada.“Target penerimaan negara boleh saja tercapai, tetapi yang lebih penting adalah sumber pertumbuhannya harus berasal dari pusat-pusat ekonomi baru, bukan hanya percepatan pembayaran atau optimalisasi terhadap basis pajak yang sudah ada,” kata Kamrussamad, Kamis (9/7/2026).
Lebih jauh Kamrussamad menjelaskan, sepanjang semester pertama 2026, perekonomian nasional masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dari sisi eksternal, Indonesia masih terdampak kenaikan harga energi dunia, terutama minyak mentah, sementara kebutuhan dalam negeri masih sangat bergantung pada impor. Dia menyebut konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik baru sekitar 615 ribu barel per hari. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap neraca perdagangan dan fiskal masih cukup besar.
Di sisi fiskal, Kamrussamad juga menyoroti kualitas belanja negara yang menurutnya masih perlu diperbaiki. Dia menegaskan APBN harus benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Trubus Rahadiansah mengatakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6 persen pada triwulan pertama tahun ini jangan dilihat sebagai angka kuantitatif.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan berkelanjutan. Syaratnya adalah pertumbuhan yang didoprong oleh produktivitas yang kuat, bukan didorong oleh konsumsi publik yang tinggi atau berbasiskan APBN.
Selain itu dia juga meminta aparat pemerintahan untuk mematuhi aturan soal tata kelola pemerintan yang baik. Dengan demikian pertumbuhan bisa berkualitas dengan berkurangnya angka korupsi dan penyimpangan ainnya. Dia menambahkan bahwa penguatan sektor manufaktur menjadi penting mengingat kontribusinya terhadap perekonomian nasional saat ini masih berada di kisaran 19,7 persen. Sektor tersebut masih dapat terus ditingkatkan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. ***
Penulis : John Andhi Oktaveri
Editor : John Andhi Oktaveri
