Nasional

DPD Desak Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Tol Bengkulu

JAKARTA – DPD RI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan tol di Bengkulu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Pemerintah harus serius dalam pembangunan di Bengkulu, karena menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

“Terisolirnya Bengkulu membuat kondisi infrastruktur dan perekonomian di jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Karena itu, saya asebagai Ketua DPD RI siap memfasilitasi pertemuan antara pemerintah provinsi Bengkulu dengan pemerintah pusat untuk membahas pembangunan akses jalan di Bengkulu itu,” demikian Ketua DPD RI Mohammad Saleh di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Ketua DPD RI memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Provinsi Gubernur dan Pemerintah Kabupaten di Bengkulu untuk membahas masalah pembangunan akses trasnportasi di Bengkulu bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PU-Pera, dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Menurut Saleh Bengkulu membutuhkan dukungan politis agar pemerintah lebih serius memperhatikan Provinsi Bengkulu. Maka langkah awal yang dapat diterapkan dalam membangun Bengkulu adalah dengan membuka akses trasnportasi yang menghubungkan Bengkulu dengan provinsi di sekitarnya. “Jika akses itu terbangun, maka kondisi pembangunan ekonomi di Bengkulu dapat terwujudkan,” ujarnya.

Kondisi infrastruktur di Bengkulu masih jauh dari cukup. Dimana Bengkulu menjadi provinsi dengan ekonomi dan pembangunan yang jauh tertinggal. Hal tersebut disebabkan Bengkulu terisolir dari provinsi lain, aksesnya masih sangat terbatas.

“Saat ini tujuan yang pertama adalah mendapatkan ijin kawasan untuk membuka akses ke provinsi tetangga. Kedua adalah peningkatan status jalan yang menghubungkan dengan provinsi tetangga menjadi jalan nasional. Dan, untuk membuka keterisolasian Bengkulu, itu tergantung atas keputusan di pusat,” kata Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti.

Untuk mewujudkan pembangunan akses jalan tersebut, Ridwan Mukti akan menugaskan setiap SKPD untuk berkoordinasi dengan Kementerian LHK, Kementerian PU-Pera, dan Kemenko PMK untuk melakukan kajian bersama Unesco terhadap pembangunan jalan yang melintasi kawasan hutan lindung. Jika hasil kajian tersebut dianggap tidak menganggu ekosistem di hutan lindung, maka pembangunan jalan dapat dilakukan.

Menurut Direktur Kawasan Konservasi pada Ditjen KSDAE, Suyatno Sukandar yang hadir dalam pertemuan tersebut, pembangunan akses jalan di kawasan hutan lindung dapat dilakukan asal pembangunan tersebut tidak dianggap merusak alam.

Dan, untuk membuktikan hal tersebut harus dilakukan kajian bersama Unesco. Keputusan boleh-tidaknya akses jalan dibangun bukan ditentukan oleh Unesco. Unesco hanya sebagai lembaga pengkaji atas pengaruh pembangunan terhadap kondisi alam, apalagi dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat area konservasi air.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top