Nasional

Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Transportasi Online

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Permenhub nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Semula peraturan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2017, namun ternyata masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, terutama dari berbagai muatan pengaturan yang belum dapat diterima sepenuhnya oleh berbagai pihak yang terkait dengan jasa angkutan orang berbasis online.

Karena itu Komisi V DPR RI menggelar audiensi untuk mendapatkan masukan dan usulan dari Asosiasi Driver Online (ADO), mengenai hal-hal yang mungkin menjadi persoalan atau permasalahan dalam pengoperasian jasa angkutan orang berbasis online kedepannya.

“Berbagai masukan dan usulan tersebut tentu akan dibicarakan dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk menjadi regulator disektor transportasi,” tegas Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menurut Fary, ada lima catatan yang sudah ditampung berdasarkan hasil RDPU tersebut, yakni berkaitan dengan dorongan untuk segera dilakukan pengimplementasian Permenhub 32 Tahun 2016, kemudian mengenai berbagai input atau masukan yang menyangkut tentang bagaimana aturan bagi kendaraan roda dua, karena hal itu belum diatur dalam undang-undang tetapi menjadi kebutuhan dilapangan.

“Selain itu tentang item-item yang menyangkut dengan hubungan win-win solution antara driver dengan pengelola online. Kita juga akan mengagendakan untuk bertemu dengan para pengelola, baik online maupun konvensional, sehingga tidak hanya dibawah yang kompak, tetapi kita juga harapkan pihak yang diatas juga mendukung. Dan ujungnya adalah bagaimana supaya masyarakat tidak merasa dirugikan,” ungkapnya.

4 Poin
Sementara itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Asosiasi Driver Online (ADO) dengan Komisi V DPR RI menghasilkan empat poin.

Keempat poin itu adalah revisi Permenhub nomor 32 tahun 2016 segera disahkan, Ojek Online segera diberi perlindungan hukum dalam Undang-Undang, hubungan antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi online, serta Komisi V memfasilitasi pertemuan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi,

“Kita nanti akan mengagendakan pertemuan antara Pengelola dengan driver online untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi pengemudi dan bagaimana solusinya,” jelas politisi Gerindra itu.

Untuk itu dia berharap, pemerintah tidak menggantung aturan untuk transportasi online, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan permasalahan dengan pengelola juga bisa diselesaikan.

“Cuma bagi kami jangan digantung karena masyarakat itu yang dirugikan Inikan yang ribut juga lebih banyak yang kita dengar yang kita dapat masukan itu berkaitan dengan pengelola. Semua transportasi publik harus ada aturan dan taat terhadap aturan. Untuk itu saya kira siapapun yang masuk di dalam transportasi publik harus diatur. Untuk itu saya kira pemerintah segera mengimplementasikan peraturan itu. Semua harus taat aturan,” kata Fary.

Sebelumnya terjadi bentrokan antara transportasi konvensional dengan online. Hal itu karena Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek belum jelas. Bahkan ojek online atau roda dua belum diatur sama sekali dalam peraturan tersebut, dan akhirnya saat ini Permenhub yang mengatur transportasi online itu sedang direvisi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top