Industri & Perdagangan

Dorong Bentuk Sugar Co, Darmadi: Permenperin 03/2021 Berpotensi Hambat Swasembada Gula

Dorong Bentuk Sugar Co, Darmadi: Permenperin 03/2021 Berpotensi Hambat Swasembada Gula
suarainvestor.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat mendukung rencana PTPN group yang akan membentuk Sugar Co dalam kerangka menuju swasembada gula. Rencananya ini tidak akan terhambat dengan adanya kebijakan impor gula. Kebijakan impor gula justru tidak akan menghambat program swasembada gula yang dicanangkan Pemerintah. Sepanjang sistem tatakelola atau pengaturannya jelas. “Kebijakan impor tidak akan masalah jika berdasarkan neraca gula,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto kepada wartawan, Kamis (24/06/2021).

Politisi PDIP ini menilai keinginan PTPN group membentuk perusahaan gula yakni Sugar Co tidak perlu dicemaskan. Meski skema impor gula tetap dijalankan. “Jika kebijakan diperaturan Menteri Perindustrian ada yang mengakibatkan terjadi rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, maka itu yang akan mengakibatkan terhambatnya swasembada gula,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Darmadi, guna mewujudkan keinginan PTPN group dalam menuju swasembada gula dengan membentuk Sugar Co, maka sebaiknya keberadaan Permenperin 03/2021 dikaji lagi dan dicermati secara mendalam terlebih dahulu. “Maka harus diteliti pasal per pasal (dalam Permenperin 03/2021), ada enggak yang akan berpotensi menyebabkan rembesan,” tegas Politikus PDIP itu.

Mestinya, kata dia, pabrik gula yang menyerap gula tebu rakyat yang diberi insentif kuota impor raw sugar bukan kuota diberikan ke pabrik gula rafinasi yang tidak menyerap gula tebu rakyat. “Enak dong pabrik gula rafinasi mendapat kuota impor raw sugar tapi tidak diberi kewajiban menyerap gula tebu rakyat,” sindirnya.

Yang paling urgen saat ini, menurutnya, keberadaan Permenperin 03/2021 harus direview satu demi satu, pasal yang tertuang di dalamnya agar swasembada gula bisa terwujud lewat pembentukan Sugar Co. “Banyak pasal yang berpotensi melanggar dalam Permenperin 03/2021 ini dan berpotensi menghambat swasembada gula. Apalagi rencana PTPN membentuk sugar co yang membutuhkan capex sekitar Rp23 Triliun agar tercipta swasembada gula bisa terhambat dengan adanya regulasi itu,” tegasnya.

Padahal, menurutnya, pembentukan perusahaan Gula Sugar Co untuk mencapai swasembada gula dan menjadi pemain kelas dunia dengan estimasi capex 23T pada 2030, mestinya diberikan dukungan penuh dalam bentuk regulasi yang berkeadilan bukan berbasis kepentingan golongan tertentu. “Keberadaan Permenperin 03/2021 mestinya bisa menopang apa yang jadi keinginan PTPN misalnya, tapi kalau sebaliknya, aturan tersebut sudah seharusnya direvisi,” tandasnya.

Darmadi mengingatkan, politik legislasi maupun peraturan harus berpijak dan sesuai dengan spirit yang dicita-citakan founding father yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Begitupun dalam menyusun Permenperin 03/2021 harusnya politik legislasi yang berkeadilan dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara yang jadi titik tumpunya. “Spirit swasembada gula harusnya berpijak pada hal itu yakni harus berbasis pada spirit Trisakti yang digagas Bung Karno dibidang ekonomi yaitu Berdikari dalam bidang ekonomi,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top