Nasional

DKPP Pecat Lima Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020) pukul 13.30 WIB.

Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada lima penyelenggara Pemilu. Lima penyelenggara Pemilu tersebut adalah Ketua KPU Kabupaten Nduga, Amion Karunggu (Teradu I perkara 282-PKE-DKPP/IX/2019); Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya, Idris (Teradu I perkara 284-PKE-DKPP/IX/2019); Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, Ahmad Husaini (Teradu II perkara 284-PKE-DKPP/IX/2019); Ketua KPU Kabupaten Yahukimo, Didimus Busup (Teradu I perkara 285-PKE-DKPP/IX/2019); dan Anggota KPU Kabupaten Waropen, Maikhel F Maay (Teradu IV perkara 301-PKE-DKPP/IX/2019).

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Teradu I Idris selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya dan Teradu II Ahmad Husaini selaku Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya,” ucap Ketua majelis, Prof. Muhammad dalam sidang.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu IV Maikhel F. Maay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen,” lanjut Muhammad.

Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Waropen, Silas Yulianus Buinei (Teradu I. 301-PKE-DKPP/IX/2019).

Silas menjadi satu dari dua penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi Pemberhentian dari Jabatan Ketua. Selain Silas, satu penyelenggara Pemilu lainnya adalah Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Andreas Gobai (Teradu I perkara 328-PKE-DKPP/XI/2019).

Jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP dalam sidang ini adalah Pemberhentian Tetap (5 penyelenggara pemilu), Pemberhentian dari Jabatan Ketua (2), Pemberhentian dari Jabatan Koordinasi Divisi (1), Pemberhentian Sementara (1), Peringatan Keras (18) dan Peringatan (18). Selain itu DKPP juga memulihkan nama baik atau merehabilitasi 18 penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dari 60 nama yang menjadi Teradu dalam 12 perkara yang dibacakan putusannya dalam sidang ini, terdapat satu nama yang tidak diberikan sanksi, yaitu Wahyu Setiawan. Wahyu, yang berstatus sebagai Teradu VII pada perkara 296-PKE-DKPP/IX/2019, tidak mendapat sanksi atau rehabilitasi dalam perkara karena sebelumnya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap dalam perkara 01-PKE-DKPP/I/2020.

Sidang dipimpin oleh Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad selaku Ketua majelis bersama tiga Anggota DKPP yang bertindak sebagai Anggota majelis, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati. (har)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top