Investasi

Diduga Salah Kelola, Mukhtarudin Kritik Kinerja BP Batam Terkait Penurunan Investasi

Mukhtarudin Komisi VI DPR

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin mengkritik kinerja Badan Pengusahan (BP) Batam yang tak mampu menggenjot investasi. Bahkan dari tahun ke tahun, justru malah terjadi penurunan investasi yang cukup siginifikan.

“Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Batam terkoreksi terus, bahkan cenderung menurun. Dulu pertumbuhan Batam mencapai 10% tapi terus turun sampai 4,5% pada 2019,” katanya disela-sela rapat kerja dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Yang terjadi saat ini, lanjut Legislator asal Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam menurun secara bersamaan. Artinya ada sesusatu yang salah dalam pengelolaan Kawasan Batam. Padahal tujuan awal atau design pendirian Kawasan Batam adalah untuk menarik investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi indikatornya adalah kinerja investasi. Justru investasi malah turun setelah tidak ada dualisme. Sekarangkan dirangkap Walikota Batam menjadi Kepala BP Batam,” tambahnya.

Disinggung soal penyebab penurunan investasi, Mukhtarudin menduga ada kemungkinan soal rangkap jabatan. Karena Walikota Batam adalah jabatan politis yang notabene dijabat oleh anggota Parpol. “Jadi ini soal salah tata kelola BP Batam, karena ada konflik kepentingan. Artinya unsur politisnya lebih kental ketimbang profesionalismenya. Bisa jadi, jangan-jangan politisnya lebih kental sehingga investor jadi enggan dan akhirnya menjadi terhambat,” paparnya.

Menurut Politisi Golkar, kenyataannya rangkap jabatan ini sangat berkorelasi dengan penurunan investasi. “Saya sendiri tidak menyoroti soal regulasi soal rangkap jabatan. Meski ada kajian dari ORI dan UGM bahwa rangkap jabatan itu melanggar Undang-Undang,” tuturnya.

Tentu saja, kata anggota Fraksi Partai Golkar, penurunan kinerja BP Batam ini menjadi catatan Komisi VI DPR.

Disisi lain, Mukhtarudin juga menyoroti soal banyaknya lahan yang ada di Kawasan Batam yang sudah diberikan HGB. Namun kenyataan di lapangan lahan-lahan itu tak dioptimalkan untuk investasi. “Apa benar ini ada broker investasi,” ungkapnya seraya bertanya.

Dia meminta supaya ada langkah-langkah tegas agar HGB yang sudah diberikan dengan rentang waktu melebihi 2 tahun dan diterlantarkan begitu saja agar dicabut,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top