JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kasus pencurian data yang terus terjadi di Indonesia tentu membuat masyarakat menjadi cemas dan khawatir. Karena itu, kejadian yang terjadi di Indonesia saat ini, boleh dikatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis perlindungan data pribadi. “Jadi keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Jangan sampai terpending lagi,” kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP, Muhammad Iqbal dalam diskusi ”Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi” bersama Anggota Komisi I DPR, Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan dan Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto di Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Legislator dari Partai Kabah ini mendesak pembahasan RUU PDP tak usah berbelit-belit dan bertele-tele. Karena masyarakat sudah menunggu kehadiran RUU ini. “Saya tak setuju pembahasan diperpajang lagi. Saya yakin pada masa sidang ini RUU ini bisa disahkan menjadi UU agar masyarakat merasa aman dengan persoalan data, sehingga tak ada kekhawatiran lagi,” ujarnya.
Diakui Muhammad Iqbal, penyimpanan dan pengamanan data di Indonesia cukup lemah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Kominfo melakukan penguatan penyimpanan data, terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik perusahaan swasta, pemerintah ataupun lembaga-lembaga lainnya.
Sementara itu, Muhammad Farhan menegaskan RUU PDP itu harus ada otoritas yang menjaga perlindungan data tersebut. Sehingga nanti akan melahirkan sebuah profesi baru yaitu data protection officer. “Jadi ada seperti konsultan swasta ataupun konsultan hukum yang akan membantu para penguasa data untuk mengelola penyimpanan, penguasaan dan pengolahan data pribadi itu sesuai dengan UU.”
Bahkan, kata Farhan, bisa juga lembaga atau protection officer ini dalam posisi sejajar dengan direktur pada sebuah perusahaan atau lembaga. “Misalnya, kalau pada industri perbankan bisa disamakan dengan direktur komplain dan mitigasi risiko,” imbuhnya.
Sedangkan Staf Ahli Menkominfo, Henr Subyakto mengungkapkan kebocoran data itu sifarnya bemacam-macam. Misalnya, bisa terjadi karena serangan dari luar, sebut saja Tokopedia, Bhinneka dan lain-lainnya. “Ternyata hackernya dari Pakistan,” ucapnya.
Menurut Guru Besar dari Universitas Airlangga, serangan siber itu bisa dari luar dan bisa jadi error. Kasus BRILife atau Tokopedia bisa saja karena human error dari pengelolanya. “Tetapi ini semua harus ada investigasi dan tidak bisa kita langsung menyalahkan,” terangnya. ***
