JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dalam sebulan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi cukup getol menciduk pejabat daerah. Sebut saja Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo serta kasus korupsi Bupati Banjarnegara.
“Publik menilai bahwa KPK sedang menunjukan taringnya. Namun sayang, sejauh ini hanya target kecil seperti ASN setingkat camat dan paling besar sekelas Bupati,” kata Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Lebih jauh Center for budget Analysis (CBA) mendorong kasus- kasus korupsi daerah lebih efektif ditangani oleh Kejaksaan Negeri pada Kabupaten-Kota, pun begitu ada Kejaksaan Tinggi untuk tingkat Provinsi. “Adapun sekelas KPK lebih baik fokus untuk menangani kasus-kasus besar yang ada di pemerintah pusat.”
Bahkan CBA mendukung KPK sibuk mengurusi kasus jual beli jabatan pada sebuah kementerian yang dipegang para politisi. Dugaan kasus jual beli jabatan yang ada di Kementerian cukup masif. “Bahkan mulai dari Dirjen diduga dibandrol miliaran rupiah, begitupun dengan jabatan direktur. Tentu perilaku ini sangat merusak reformasi birokrasi yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo,” terangnya.
Selain dugaan praktik jual beli jabatan, CBA juga mencatat banyak dugaan praktik korupsi di tubuh Kementerian yang dipegang politisi PKB. Diduga terdapat puluhan proyek bermasalah dengan nilai Rp 54,5 miliar, mulai dari proyek cleaning service yang diadakan setiap tahun sampai proyek infrastruktur. “Adapun modusnya berupa markup anggaran, beberapa perusahaan yang jadi favorit, pekerjaan tidak sesuai RAB, yang kesemuanya berdampak terhadap kerugian negara,” ungkap Jajang lagi.
Dikatakan Jajang, jangan sampai publik menilai KPK hanya berani dengan target-target kecil namun melempem dengan target besar, seperti peribahasa “gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak”. Karena itu, pihaknya meminta KPK segera melakukan penyelidikan atas dugaan kasus jual beli jabatan, serta dugaan korupsi sejumlah proyek dalam tubuh Kemendes. ***
