JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-BUMN Pangan, ID Food diminta fokus pada roadmap yang telah menjadi agenda utama pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan dan pasokan barang di masyarakat. Karena itu BUMN bisa mengambil peran sebagai buffer stock demi menjaga kestabilan harga pangan.
“Kita saat ini menghadapi krisis pangan, bukan hanya minyak goreng saja, tapi juga cabai, telur, daging dan sebagainya. Ditambah lagi dengan krisis harga dan pasokan,” katanya saat rapar kerja dengan Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Wamen I BUMN, Pahala Mansuri, Wamen II BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Politisi PAN ini menyoroti langkah aksi korporasi ID Food yang dinilai belum sesuai dengan target pemerintah. Padahal seharusnya pengembangan usaha ID Food untuk memperkuat strukrur permodalan, perbaikan kinerja dan lain-lainnya. “Padahal PMN yang dikucukan tidak sedikit, sekitar Rp2,6 Triliun,” ujarnya.
Ketua PUAN ini meminta ID Food bisa meniru langkah tepat Perum Bulog di Subang yang berani menginvestasikan dana sekitar Rp1 Triliun hingga Rp2 Triliun menjaga ketersedian pangan. Dengan cara menyerap beras petani saat panen, sehingga tindakan ini menjadi buffer stock pangan. “Apalagi sekarang sudah lengkap ada Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), ditambah lagi perangkat UU No 7/2014 dan Perpres. Jadi dengan menjadi buffer stock bukan hanya menjaga pasokan pangan tapi juga menjadui stabilisator harga,” terangnya.
Sementara itu,
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengakui ada dua BUMN yang menerima PMN non-tunai pada 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp2,609 triliun. “PMN non-tunai ini untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non-tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan,” katanya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Lebih jauh Tiko-sapaan akrabnya menjelaskan pemerintah mengajukan
usulan tambahan PMN yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp3,44 triliun. “Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit,” ungkapnya.
Tiko merinci, usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, Defend ID atau Holding BUMN Pertahanan Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan senilai Rp2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp30,56 triliun, Holding Pariwisata atau InJourney Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun. Lalu, PT Kereta Api Indonesia Tbk sebesar Rp4,1 triliun, Indonesia Re senilai Rp3 triliun, Perum Damri Rp0,87 triliun, dan Airnav Indonesia sebesar Rp0,79 triliun. ***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Eko
