Infrastruktur

BOSDa Dialihkan Ke Belanja Pegawai, Sekolah Terpaksa Cari Pinjaman

KOTA SERANG, SUARAINVESTOR.COM-Kebijakan Pemprov Banten
merelokasi anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) untuk belanja pegawai membuat para kepala sekolah SMA/SMK Negeri Provinsi Banten semakin pusing.

Sebelumnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis SMA/SMK dan SKh dalam Pasal 10 menyebutkan, Bosda dapat digunakan untuk seluruh kegiatan dalam PPDB, pembelian buku teks pelajaran,buku untuk koleksi perpustakaan, kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah, dan kegiatan ektra kurikuler. “Untuk kegiatan sekolah, sepenuhnya diambil dari Bosnas yang berasal dari pemerintahan pusat. Jadi janji Gubernur untuk menambah dana BOS untuk kegiatan sekolah dan siswa itu bohong,” kata seorang kepala sekolah negeri di Kota Tangerang yang enggan ditulis namanya mengutip INDOPOS, Senin (13/7/2020).

Pihak sekolah kini mengaku kebingungan untuk mencari dana talangan guna menopang kegiatan belajar mengajar, karena dana BOS dari pemerintahan pusat sebesar Rp1,6 juta/siswa tidak cukup untuk memperbaiki gedung yang rusak, pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) dan pembelian alat peraga bagi siswa,serta untuk kegaitan ektra kurikuler. ”Pernah dulu ada dana Bosda untuk kegiatan sekolah di luar gaji pegawai pada 2018, sementara 2020 ini sudah dihilangkan,” cetusnya.

Ia mengatakan pada awal keluarnya Pergub tersebut dana Bosda boleh digunakan untuk pembelian bahan bahan pakai habis,bahan pratikum, akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, langganan media massa,pembayaran rekening listrik,telepon dan internet.”Termasuk pembiayaan pengembangan profesi guru dan kepsek, seperti pelatihan MGMP dan K3S/MKKS,” ungkapnya.

Salah seorang pengurus MKKS sekolah kejuruan mengatakan, sejak dihapuskannya Bosda untuk kegiatan sekolah, banyak kepala sekolah yang terjerat hutang kepada rentenir, karena listrik,internet dan air setiap bulan harus dibayar, sementara dana BOS dari pemerintah pusat hanya bisa dicairkan empat bulan sekali. ”Kadang untuk membayar listrik sekolah kami terpaksa pinjam uang kepada renternir, dan dibayar dengan bunga 20 persen setelah dana BOS dari pemerintah pusat cair,” ungkapnya.

Ia berharap,jika memang Pemprov tidak memiliki anggaran untuk program pendidikan gratis, lebih baik Pergub Nomor 31 tahun 2018 dicabut, dan sekolah dibolehkan kembali menerima dana partisipasi dari orangtua murid atas kesepakatan dengan komite sekolah. ”Sekarang kami bingung, jika ada sekolah yang menerima sumbangan dari wali murid langsung dipecat,sementara pemprov tidak punya anggaran yang cukup untuk program pendidikan gratis selain mengandalkan dana BOS dari pemerintaha pusat,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan Banten M Ojat Sudarjat menilai,saat ini masalah yang ada pada Dinas Pendidikan Banten sudah bertumpuk dan berpotensi terjadinya maladministrasi dalam penggunaan anggaran. Karena sudah dipimpin oleh seorang plt lebih dari 10 bulan.”Hal ini sekarang yang sedang saya gugat di PTUN,” kata Ojat.

Ia mengatakan, pengalihan dana Bosda seluruhnya untuk belanja pegawai jelas memberatkan kepala sekolah,karena setiap saat gubernur selalu mengatakan adanya program pendidikan gratis, namun hal ini tidak ditopang oleh anggaran yang memadai dalam membantu operasional sekolah. ”Gubernur yang dapat nama, sedang kepala sekolah yang jadi korban,” cetusnya.

Menurut Ojat, di lingkungan Dindik tidak hanya pengalihan dana Bosda untuk belanja pegawai,namun juga masalah batas waktu jabatan Plt juga dilanggar sebagaimana Surat Edaran dari BKN Nomor 2 /SE/VII/2019,”Termasuk tentang kewenangan Plt juga diduga telah dilanggar dalam hal penggunaan anggaran,” tegasnya

Ia memaparkan, berdasarkan Pergub Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, seorang kadis selaku pengguna anggaran jika dijabat seorang Plt tidak dapat melaksanakan tugas untuk menyusun RKA – SKPD,menyusun DPA – SKPD dan DPPA – SKPD, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Ia menegaskan,jika gugatan yang dilayangkan di PTUN dikabulkan oleh majelis hakim,akan ada konsekwensi hukum yang terjadi menyangkut penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Plt kepala dinas .”Hal ini akan menjadi dasar hukum untuk melakukan gugatan terhadap Plt kepala dinas lainnya,” ujarnya .

Sementara Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengaku terkejut dana Bosda yang awalnya untuk operasional sekolah kini hanya boleh digunakan untu belanja pegawai atau membayar gaji guru honorer.”Ini yang menjadi kritikan oleh Komisi V kepada Dinas Pendidikan,bahwa kami juga baru tahu bahwa dana Bosda 2020 itu subtasnsinya sudah hilang dari tujuan semula,” terang Nizar.

Menurut Nizar, pemahaman Bosda itu adalah untuk biaya operasional sekolah, bukan hanya untuk membayar gaji guru honorer,kendati dalam Pergub 31/2018 itu ada salah satu point di pasal 10 Bosda boleh digunakan juga untuk membayar gaji guru honorer.”Itu yang membuat kami anggota Komisi V kaget, bahwa dana Bosda 2020 seluruhnya digunakan untuk membayar gaji guru honorer.Harusnya dibuat lagi nomenklatur lain untuk belanja pegawai,” cetusnya.

Ia meminta kepada Gubernur Wahidin Halim agar mengembalikan lagi dana Bosda untuk kegiatan operasional sekolah selain untuk membayar belanja pegawai pada tahun anggaran 2021 mendatang,agar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat kembali berjalan normal, dan program Pendidikan gratis tidak hanya sebagai retorika untuk pencitraan kepala daerah.”Tahun anggaran 2021 kami minta dana BOSDA dikembalikan lagi kepada peruntukannya,” tukasnya.

Ditempat terpisah,Plt Kepala Dindikbud Banten M Yusuf yang mengatakan, bahwa beban terbesar dalam mengelola pendidikan di Banten adalah pemberian tunjangan guru khususnya guru non PNS. ”Itu kita sudah atasi dari Bosda yang rata rata take home pay mereka antara Rp 3 juta hinga Rp 4 juta bahkan bisa lebih,” terangnya.

Menurut Yusuf yang juga staf ahli Gubernur ini,adapun operasional sekolah ditopang oleh dana BOS dari pemerintah pusat yang seluruhnya bisa digunakan untuk operasional sekolah, meskipun dalam juknis sekitar 50 persen dapat digunakan untuk pembayaran honor guru.”Kenapa demikian, karena guru sudah ditopang oleh Bosda, jika masih dibutuhkan tambahan operasional kita akan bahas lagi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” kilahnya. ***

Sumber: Indopos

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top