Market

Banggar DPR Dukung Penebalan Bansos Guna Lindungi Warga Miskin

Banggar DPR Dukung Penebalan Bansos Guna Lindungi Warga Miskin
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah (baju biru)/Foto: Dok Suarainvestor

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah merespon pernyataan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada 12 Desember 2023 tentang alokasi anggaran bansos, perlinsos, dan subsidi sebesar Rp1060 Triliun. Pada Undang Undang APBN 2023, plafon untuk anggaran Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp. 476 triliun.

Adapun program ini menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta KPM Program Sembako, 500 ribu penerima program pra kerja, 20,1 juta siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 994,3 mahasiswa KIP kuliah, bantuan iuran untuk PBI JKN sebanyak 98,8 juta peserta, 40,7 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi listrik, 8 juta metrik ton kuota subsidi LPG 3 kg, dan bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah. “Program perlinsos ini ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, strategi graduasi pemberdayaan dari rumah tangga miskin, perlindungan terhadap tekanan dinamika ekonomi  terhadap rumah tangga miskin, serta afirmasi untuk kaum lansia dan disabilitas,” katanya, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Selain program perlinsos pada APBN 2023, kata Ketua Banggar DPR,  juga dianggarkan program subsidi sebesar Rp. 298,5 triliun. Program ini terdiri dari subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk, perluasan akses permodalan untuk UMKM, peningkatan kualitas layanan untuk transportasi umum, penyediaan informasi publik, insentif perpajakan terhadap pajak ditanggung pemerintah terhadap pajak penghasilan.

Atas asumsi rencana anggaran diatas, lanjut Said lagi, pada Undang Undang APBN 2023 diatur perlinsos dan bansos pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Dan ketentuan lebih rinci atas kedua hal tersebut, termasuk pergeseran anggaran 999.08 bendahara umum negara diatur melalui Peraturan Presiden.

Dalam perjalanannya, pemerintah melakukan perubahan terhadap rincian anggaran pada APBN 2023 yang semula diatur melalui Perpres No. 130 tahun 2022 diperbaharui melalui Perpres No 75 tahun 2023 pada tanggal 10 November 2023. Pergeseran alokasi anggaran perlinsos dan bansos inilah yang menjadi dasar penebalan program bansos dan perlinsos yang dilaksanakan di akhir tahun 2023.

Memang dari sisi obyektifnya, ada kecenderungan kenaikan harga beras beberapa bulan ini akibat karena musim kering yang panjang hingga kuartal III 2023 ini, hal ini berpotensi mengurangi produksi beras nasional. “an kita saksikan ada kenaikan terhadap harga beras yang sensitif sekali terhadap daya beli rumah tangga miskin. Saya berharap penebalan program bansos dan perlinsos ini tidak disalahgunakan dan diopinikan seolah olah sebagai bentuk belas kasihan atau charity,”ucapnya.

Menurut Said, Banggar DPR mendukung penebalan bansos dan perlinsos ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin, dan hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara. Karena hal ini merupakan hak dari rumah tangga miskin, maka mereka harus ikut mengontrol pelaksanaannya di lapangan, tidak boleh salah sasaran, atau terjadi pengurangan atas hak tersebut.***

Penulis      :   Iwan Damiri

Editor       :    Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top