Investasi

Backlog 7,6 Juta Unit Rumah, DPR: Perlu Payung Hukum

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Hingga pertengahan tahun ini, jumlah defisit atau backlog perumahan rakyat masih mencapai 7,6 juta unit. Karena itu dibutuhkan payung hukum untuk menutupi backlog tersebut.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR RI yang juga Ketua Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam seminar nasional APERSI 2019, pada Rabu (11/12/2019). Seminar bertema “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengembangan Perumahan Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia” .

APERSI adalah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Padahal lanjut Neng Eem, pemerintah dan DPR telah menerbitkan lima undang-undang (UU) terkait perumahan rakyat tersebut.

Kelima UU tersebut adalah UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang Rumah Susun, UU 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, dan UU 6/2017 tentang Arsitek.

“Dengan lima UU tersebut, maka regulasi terkait hunian masyarakat sebenarnya telah lengkap. Tapi DPR sangat terbuka dan siap bekerja sama dengan pemerintah, swasta, maupun masyarakat, jika masih ada payung hukum yang belum tercakup oleh kelima UU tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, Neng Eem berharap APERSI bisa menjadi mitra strategis Komisi V DPR RI untuk memberikan masukan terkait penyediaan perumahan dan isu-isu perumahan lainnya. APERSI juga diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan terkait penyusunan rancangan peraturan turunan dari lima UU terkait perumahan yang sudah disahkan DPR RI.

Selain itu, APERSI juga dapat berpartisipasi membantu pemerintah mengatasi backlog perumahan melalui skema 3P (public-private partnership). APERSI juga diharapkan konsisten membangun rumah dan perumahan beserta fasilitas pendukungnya yang berkualitas tinggi.

APERSI juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah serta pengembang di tingkat nasional dan lokal untuk meminimalkan berbagai hambatan dan persoalan dalam penyediaan perumahan di daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.

Pada tersebut hadir antara lain Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Heri Eko Purwanto, Kepala Divisi Rumah Subsidi Bank BTN Jakarta Yut Penta, dan Ketua Umum APERSI Djunaidi Abdullah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top