Market

Anwar Hafid: Demokrasi Gagal Lebih Berbahaya Dari Pandemi

Anwar Hafid: Demokrasi Gagal Lebih Berbahaya Dari Pandemi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi IIDPR Anwar Hafid mendesak agar pemerintah lebih mengutamakan mutu demokrasi ketimbang aspek lainnya. Demokrasi yang berkualitas memang sangat mahal, karena itu jangan dilihat dari besar dan kecilnya anggaran yang ada. “Demokrasi gagal lebih berbahaya dari pandemi. Karena demokrasi yang gagal bisa membubarkan negara, sementara pandemi tidak bisa membubarkan negara,” katanya dalam rapat kerja dengan Mendagri, Tito Karnavian, Ketua Bawaslu, Abhan, Ketua KPU Ilham Saputra di Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Namun Politisi Partai Demokrat mengakui bahwa untuk membangun demokrasi yang berkualitas memang membutuhkan anggaran yang mahal.  Apalagi pemilu, kali ini kadang disebut sebagai Pemilu rasa resesi, pandemi dan rasa suksesi. “Saya berharap KPU yang selama ini mengawal proses demokrasi di Indonesia tentu bisa menghasilkan demokrasi yang berkualitas.”

Disisi lain, lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, bahwa membangun demokrasi yang berkualitas itu juga membutuhkan tahapan-tahapan. Sehingga tidak boleh terburu-buru menjalankan pemilu. “Rakyat kita masih belajar demokrasi, jangan menganggap rakyat sudah paham, misalnya bagaimana cara memilih pemimpin,” ungkapnya.

Semntara itu, Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 13,2 triliun untuk 2022; Rp 24,9 triliun untuk 2023; Rp 36,5 triliun untuk 2024; dan Rp 3 triliun untuk 2025. Total keseluruhan usulan anggaran ini yakni Rp 86 triliun. Dalam rapat hari ini, Ilham menyatakan Kementerian Keuangan baru menyetujui anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 2 triliun untuk tahun 2022. “Jadi usulan kekurangannya adalah sepuluh triliun sekian,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi II DPR.

Ditempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum terlalu besar. Tito membandingkan dengan anggaran pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya. “Kemarin membaca di media pengajuan Rp 86 triliun, jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 September 2021.

Tito menilai perlu efisiensi anggaran mengingat Indonesia kini masih dilanda pandemi Covid-19. Ia menyebut kondisi Covid-19 di Tanah Air memang sudah melandai hingga Indonesia dipuji banyak pemimpin dunia dan para ahli.

Namun, dia melanjutkan, pemerintah masih memiliki tugas penting untuk memulihkan perekonomian nasional yang sempat minus. “Ini yang mungkin berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya, sehingga efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kami pertimbangkan,” ujar Tito Karnavian. ***

 

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top