JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR I Nyoman Parta menilai bahwa belum terlihat ada sesuatu pembeda yang signifikan antara kondisi RUU Perkoperasian yang terdahulu dengan RUU Perkoperasian yang sekarang terkait dengan sejumlah permasalahan dan tantangan ke depan. Artinya, belum ada spirit yang membedakan terkait presentasi Tim Ahli atas penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. “Kita tahu bahwa saat ini koperasi banyak masalah, lalu dicitrakan seolah-olah hanya kumpulan orang yang sulit mengakses kredit perbankan, ditambah lagi dengan soal penyimpangan-penyimpangan koperasi dan lain-lainnya,” katanya dalam rapat Pleno Presentasi Tim Ahli Tentang RUU Perkoperasian, di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Dikatakan Parta, bahwa yang ingin DPR bedakan itu adalah koperasi ke depan itu agar lebih progresif dan kuat. Nah, spirit inilah yang hilang, karena yang terjadi bahwa koperasi seolah-olah hanya menjadi milik satu atau dua orang saja, sehingga anggota koperasi tidak lagi memiliki kekuasaan. Selanjutnya, bagaimana menempatkan koperasi yang tertutup dan terbuka, bahwa selama ini koperasi banyak yang masuk secara teknis dan murni ke wilayah perbankan. “Jadi tidak lagi menjadikan anggotanya sebagai pemilik tetap menjadikannya sebagai nasabah, sehingga menyebabkan tidak ada hubungan apapun dengan koperasi kecuali hubungan simpan pinjam. Mereka jadi tidak peduli lagi, apakah koperasi itu sehat atau tidak. Lalu, mau koperasi itu besar atau tidak. Karena hubunganya, sekedar peminjam dan pemberi pinjaman,” paparnya.
Oleh sebab itu, kata Parta-sapaan akrabnya, Baleg DPR harus lebih tegas, untuk koperasi-koperasi yang sudah masuk seperti Perbankan, maka jangan dikategorikan lagi sebagai koperasi, karena sudah keluar dari prinsip-prinsip koperasi, atau bisa juga kembalikan lagi seperti semula. Maka buat saja persereon terbatas yang menjadi milik koperasi,” terangnya.
Legislator dari Pulau Dewata itu menceritakan pengalamannya ketika mendatangi usaha koperasi di sebuah negara. Koperasinya berkembang pesat dan memiliki anggota yang sangat besar, bahkan koperasi itu diizinkan memiliki sebuah bank yang dikelola secara profesional. “Sungguh aneh, Indonesia memiliki pasal 33 dalam UUD 1945, dimana disebutkan perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu, kita punya sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, bahkan punya Menteri Koperasi. Namun koperasinnya banyak yang rapuh, tidak berkembang dan ekonominya dikuasai oligarki,” tuturnya.
Sementara itu luar negeri sana, seperti Swiss, Malaysa, Philipina dan lain-lainnya tidak mempunyaai yang namanya Menteri Koperasi, namun hebatnya pondasi ekonominnya kuat sehingga koperasinya menjadi kuat. “Karena itulah, maka penyusunan perubahan atas UU no 25 nomer tahun 1992 itu harus lebih progresif, apalagi karena UU nya sudah jadul mencapai 33 tahun,” imbuhnya.
Oleh karena itu, sambung Parta, dalam penyusunan RUU Perkoperasian yang baru ini harus memberikan titik terang dalam menuju demokrasi ekonomi dalam rangka menuju negara kesejahteraan. “Jadi tanpa demokrasi ekonomi, maka sulit untuk membentuk koperasi yang kuat dengan karakter, dari oleh dan untuk anggota sebagaimana amanat dari para pendiri Bangsa,” pungkasnya.
Intinya, jadi tujuan koperasi adalah mewujudkan demokrasi ekonomi di republik ini agar bisa mencerdaskan dan memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
