JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat mendesak Mendikbud Nadiem Makarim melakukan kajian secara komprehensif terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (belajar daring) yang sudah berlangsung selama empat bulan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Memang pelaksanaan PJJ ini banyak plus dan minusnya. Sehingga Kemendikbud harus memiliki kesimpulan dari pelaksanaan PJJ tersebut.
“Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Buatlah kebijakan ini seolah-olah waktunya panjang sehingga kebijakan yang diambil juga sifatnya panjang,” kata Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni dalam Rapat Kerja (Raker) secara virtual Komisi X dengan Kemendikbud, Senin (22/6/2020).
Saran itu, kata Ali karena tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, maka pihaknya mendorong Kemendikbud untuk membuat kebijakan komprehensif PJJ yang komprehensif untuk jangka panjang. “Jangan sampai kebijakan kita hanya untuk waktu pendek, misalnya diasumsikan hanya sampai Desember 2020, ini menjadi sesuatu yang merepotkan kita sendiri,” ujarnya lagi.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan suasana PJJ jelas berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Pihaknya menemukan banyak keluhan dari masyarakat maupun guru mengenai tantangan yang harus dihadapi dengan sistem PJJ. Misalnya ketersediaan kuota internet. “Juga bagaimana sistem pembelajaran PJJ yang bobotnya sama dengan belajar tatap muka, ini harus jadi review Kemendikbud bagaimana PJJ ini tetap diperpanjang, tapi tidak memberatkan siswa maupun guru sehingga harus ada kebijakan yang sifatnya konkret, dan Kemendikbud bisa mengontrol kebijakan yang diambil,” urainya.
Dalam situasi seperti ini, pihaknya juga meminta kemendikbud untuk menciptakan kebijakan yang bisa membuat siswa maupun pengajar di sekolah lebih bersemangat, baik lewat Kemendikbud maupu dinas pendidikan di tiap-tiap daerah.
Adik kandung Sekjen Partai Gerindra ini juga melihat dari paparan Kemendikbud sebelumnya bahwa sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka prosentasenya hanya 6%, sangat kecil dibandingkan daerah yang belum siap mencapai 94%.
“Kami mengharapkan ada semacam review pertimbangan dalam rangka membuka pembelajaran tatap muka. Ini persoalan rumit karena mereka untuk bisa belajar tatap muka juga tergantung izin dari pemda dan orangtua maka ini harus ada review kebijakan secara komprehensif,” pungkasnya. ***
