Nasional

Ada Upaya Gagalkan E-KTP, Fahri Usulkan Angket KPK

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah prihatin dengan bocornya dakwaan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut begitu banyaknya anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi proyek e-KTP akhir-akhir ini. Padahal, apa yang disampaikan KPK tersebut belum diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), baru oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan).

“Apalagi yang disebutkan dalam BAP (Berita acara pemeriksaan) KPK itu hanya bersumber dari satu orang, Andi Narogong. Sama dengan kasus Hambalang yang merugikan negara Rp 2,5 triliun, tapi kita malah ribut dengan uang yang hanya Rp 25 miliar, yang katanya mengalir ke anggota DPR RI,” tegas Fahri Hamzah pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Dalam kasus dugaan e-KTP saat ini juga sama kata politisi PKS tersebut, dengan begitu banyaknya uang yang katanya akan diterima oleh Ketua DPR RI Setya Novanto sampai Rp 578 miliar, tapi uang itu dikirim oleh siapa, kapan dan dimana semuanya tidak jelas. “Semua anggota DPR yang kabarnya menerima uang dari e-KTP tersebut sumbernya hanya dari Andi Naragong,” ujarnya.

Demikian pula juga dengan katanya sudah beberapa anggota DPR RI yang mengembalikan ke KPK menurut Fahri setelah dirinya mengonfirmasi ke KPK, itu bukan pengembalian. Melainkan hanya untuk menyetof anggaran proyek. “Jadi, itu bukan pengembalian, tapi penyetopan anggaran untuk proyek tertentu,” tambahnya.

Karena itu Fahri berencana mengusulkan hak angket agar kasus e-KTP ini transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. “Jangan sampai KPK ini disusupi kepentingan dari luar yang berkeinginan agar proyek e-KTP ini gagal. Kalau itu benar, maka sangat berbahaya. Sebab, dengan degitalisasi KTP ini sangat banyak manfaatnya bagi rakyat, bangsa dan negara. Tapi, kalau gagal, maka kejahatan dari KTP ini akan makin besar lagi dan Indonesia akan gagal menjadi negara demokrasi yang modern,” jelas Fahri.

Hal itu bisa dibayangkan dengan terjadinya manipulasi berbagai dokumen palsu TKI yang ke luar negeri, dunia perbankan, dan lain-lain. Dimana dengan e-KTP ini semua bisa data tercatat dan terdata setiap warga Indonesia dengan berbagai aspeknya. “Jadi, proyek e-KTP ini harus terus berjalan dan jangan sampai ada kelompok-kelompok yang coba menggagalkan untuk tujuan kejahatan yang lebih besar,” ungkapnya.

Sebab, dengan bocornya BAP ini kata Fahri, masyarakat terus dipusingkan dengan hal-hal yang tidak substansial, membingungkan masyarakat, dan keluarga yang namanya disebut-sebut terlanjur akan menyandang image buruk di tengah masyarakat.

“Kasihan mereka, keluarganya terhina. Sementara pada akhirnya semua yang disebutkan itu tidak terbukti. Seperti halnya skandal Bank Century, Hambalang, dan lain-lain yang akhirnya hanya satu dua orang yang dipidana. Inilah yang harus dikahiri dengan mengajukan hak angket,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top