KUDUS, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR memberi perhatian besar pada industri rokok. Perkembangan industri tembakau harus dipantau dan terus diberikan solusi.
Karena negara kemungkinan banyak terjadi potensi kehilangan pendapatan dari pajak cukai yang nilainya hampir menyentuh 20 persen. “Nilai ini cukup fantastis,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan peninjauan lapangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri AGRO Kementerian Perindustrian, Dirut PT Djarum Kudus, Bupati Kudus, dan Kadis Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, serta pihak terkait lainnya di Kantor PT Djarum, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (30/6/2022).
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa industri rokok harus siap menghadapi tekanan baru dalam berbagai aspek. Tekanan yang datang dengan tujuan supaya industri ini bisa bertahan, seiring dengan banyaknya permintaan pasar dan kemajuan teknologi saat ini. “Serapan tenaga kerja sudah luar biasa, seperti buruh, petani dan juga pajak,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tadi, lanjut Sartono, pihaknya mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa, dimana industri rokok lokal harus siap menghadapi tekanan seiring dengan perkembangan zaman. “Ditambah banyaknya kompetitor yang masuk, termasuk produk-produk impor, bahkan rokok elektrik,” tuturnya.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII tersebut mengapreasisi kebijakan yang dilaksanakan direksi PT Djarum Kudus dalam memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Dengan banyak melibatkan masyarakat sekitar, tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) yang diberikan PT Djarum tidak hanya pada karyawannya, tetapi juga teruntuk masyarakat umum.
Sartono memberi apresiasi terkait tanggung jawab sosial, PT Djarum sangat memperhatikan karyawannya, yaitu dengan memberikan jaminan sosial, berupa jaminan kesehatan, hadiah tahunan, tunjangan, jaminan kecelakan, serta jaminan pensiun. “Tidak hanya itu, PT Djarum juga memberikan beasiswa pendidikan pada anak-anak karyawan sehingga dapat melanjutkan pendidikannya dengan baik,” apresiasi Sartono.
Menindaklanjuti potensi kehilangan pendapatan negara dari cukai rokok ini, Komisi VII DPR RI akan segera membuat panja pada industri tembakau ini. Pihaknya, segera membahas dalam rapat internal. Hal ini berkaitan dengan masukan-masukan yang diberikan dan diharapkan mitra dalam hasil tinjauan lapangan dan RDP di PT Djarum.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
