JAKARTA, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyambut positif rekonsiliasi Hamas dan Fatah, dua faksi Palestina yang selama ini berseberangan dalam menghadapi Israel.
“Apapun yang terbaik untuk Palestina pasti kita dukung. Dari soal pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid Al-Aqsho hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini. Kita serius 1000% ingin melihat kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” tegas Abdul Kharis dalam keterangan persnya pada wartawan, Jumat (13/10/2017).
Hamas dan Fatah sudah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis (12/10).
Karena itu dia berharap Kemenlu RI memperhatikan rekonsiliasi tersebut antara lain :
Poin-poin kesepakatan diharapkan berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi, melainkan seluruh faksi di Palestina, sehingga Palestina yang merdeka dan berdaulat dapat terwujud.
Dalam waktu dekat yang paling mendesak adalah dibukanya isolasi terhadap Gaza yang selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius.
Pintu perbatasan Rafah harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Demikian juga proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pasca bombardir Israel dapat dilakukan dengan segera.
Poin kesepakatan kedua belah pihak terkait kontrol perbaatasan Rafah harus dilaksanakan dengan serius. Keseriusan Mesir, sebagai tetangga terdekat dan juga mengkontrol perbatasaan Rafah, harus ditekankan.
Terakhir, adalah peran diplomasi dan kemanusiaan negara-negara lain, termasuk Indonesia, harus ditingkatkan dan jangan berhenti dengan rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini.
Rekonsiliasi itu harus segera dibarengi dengan upaya diplomasi. Maka, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi harus terus berusaha di setiap forum internasional untuk mendorong semua negara.
“PBB agar segera mendukung Kemerdekaan Palestina. Misi-misi kemanusiaan dari berbagai negara, atau NGO – LSM dunia harus terus mengawal itu, karena rakyat Palestina sangat membutuhkan bantuan kita semua,” pungkasnya.
