JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Kalangan DPR menyesalkan dua kementerian tak terlibat maksimal dalam kegiatan mudik Lebaran 2023. Padahal, dampak ekonomi mudik Lebaran ini sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Harusnya, Kemenkop UKM dan Kemenparekraf proaktif dalam kegiatan mudik ini. Apalagi sudah tahu, bahwa pemudik ini sumbernya dari Jabodetabek dan membawa dana ke daerahnya, misalnya Jabar, Jateng dan Jatim, serta Sumatera,” kata Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad dalam diskusi bertema “Evaluasi Mudik Lebaran 2023” bersama Anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah, Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas dan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Bahkan, kata Politisi Gerindra itu, persoalan mudik Lebaran bukan sekedar urusan jalur transportasi dan pergerakan orang semata. Namun menyangkut sirkulasi ekonomi nasional yang perlu dikelola secara bijak dan tepat. “Dengan tidak terlibatnya 2 Kementerian itu, maka yang terjadi pertukaran produk UMKM antar wilayah tidak terjadi secara masif,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Kamrussamad, pengelolaan budaya mudik ini harus lebih terkoordinasi dengan baik. “Sebab diperkirakan perputaran uang khusus mudik Lebaran 2023 mencapai Rp280 Triliun, artinya ini sekitar seperempat APBN dan itu menggerakan perekonomian nasional,” jelasnya lagi.
Lebih jauh Kamrussamad mengaku optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bisa melebihi 5 persen pada kuartal II 2023. Karena pada kuartal I 2023, berdasarkan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi sudah 5,0 persen. “Jadi sosialiasi soal mudik Lebaran ini sebaiknya, bukan minus seminggu sebelum Ramadhan atau minggu terakhir sebelum Idul Fitri, seharusnya dilakukan 6 bulan sebelumnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa kunci kesuksesan dari Mudik Lebaran 2023 adalah sinergisitas antar lembaga dan soliditas aparat di lapangan.
Survei terhadap Operasi Ketupat 2023, 89,5 persen warga pemudik Lebaran merasa puas terhadap pelaksanaan layanan Kepolisian atau Pemerintah pada musim Lebaran Idul Fitri 1444 H.
Hasil survei juga mencatat 82,2 persen masyarakat setuju dengan kebijakan one way mudik lebaran 2023. “Survei ini dilakukan Survei Indikator dari tanggal 30 April sampai 6 Mei kemarin,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ahmad Ramadhan menjelaskan pihaknya perlu menyampaikan hasil survei terkait dengan kepuasan warga pemudik lebaran terhadap pelaksanaan mudik lebaran 2023. “Tentu di dalamnya ada Kepolisian,TNI, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Jasa Marga dan stakeholder lainnya,”ujarnya lagi.
Hasil survei yang berhasil itu menurut dia, bukan membuat pihaknya terlena. “Apapun hasil survei yang dilakukan merupakan suara masyarakat. Ataukah itu kritikan, tentu akan menjadi bahan evaluasi dan masukan yang sangat berharga,” pungkasnya. ***
Penulis : M Arpas
Editor : Chandra
