Headline

OJK Atur Mekanisme Bank Jangkar

OJK Atur Mekanisme Bank Jangkar
OJK/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM–Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menguras likuiditas sektor perbankan. Karena itu, Otoritas jasa keuangan (OJK) telah menyiapkan Bank Jangkar untuk mengatasi keringnya likuiditas. “Mekanisme bantuan likuiditas ini akan didapatkan bank pelaksana dengan menggadaikan kreditnya kepada Bank Jangkar,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Jumat (15/05/2020).

Fungsi Bank Jangkar ini, kata Wimboh, menjadi bank yang menerima penempatan dana dari Kementerian Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Hal ini dilakukan jika bank tersebut sudah mentok dari sisi likuiditas dan kondisinya sudah tak memungkinkan untuk melakukan gadai atau repurchase agreement SBN yang dimilikinya kepada Bank Indonesia,” ujarnya.

Lalu, lanjut Wimboh, pemerintah kemudian menempatkan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di bank peserta alias Bank Jangkar. “Ini kita sediakan apabila ada bank yang membutuhkan kalau gak ada yah Alhamdullilah, tapi saya kira ada. Dari pemerintah ditempatkan bank besar dan nanti ke bank pelaksana dialirkan dan mereka bisa menggadaikan kredit ke Bank peserta,” katanya.

Lebih jauh Wimboh menambahkan, mekanisme bantuan likuiditas ini akan didapatkan bank pelaksana dengan menggadaikan kreditnya kepada bank peserta, dan dilakukan jika bank tersebut dari sisi likuiditas dan kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan Repo SBN ke Bank Indonesia.

Lalu, Kemenkeu nantinya akan menempatkan sejumlah dana menjadi deposito di Bank Jangkar dan dana ini bersumber dari penerbitan surat utang yang akan diserap oleh Bank Indonesia.

Selain itu Wimboh menambahkan mekanisme penyangga likuiditas ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Dalam PP itu disebutkan mengenai penanganan kebutuhan likuiditas dipenuhi dari kapasitas internal bank terlebih dahulu melalui Repo atau PLJP (Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek) Bank Indonesia sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari pemerintah.

Perlu diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan peraturan pemerintah No.23 Tahun 2020. PP tersebut berisi tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19. ***

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top