Perbankan

Najib Desak Kemenkeu Beri Penjelasan Batas Penundaan Pajak Karbon 

Najib Desak Kemenkeu Beri Penjelasan Batas Penundaan Pajak Karbon 
Anggota Komisi XI DPR Ahnad Najib Qodratullah/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan alasan terkait keputusan menunda penerapan pajak karbon.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah merepons aturan yang seharusnya berlaku pada 1 April 2022 kemarin, kembali batal dilaksanakan pada 1 Juli 2022.

“Perlu kejelasan secara detail, sampai kapan kondisi penundaan ini akan berlangsung,” jelas Najib begitu ia disapa, kepada wartawan, Sabtu, (25/6/2022).

Lebih jauh Najib menjelaskan bahwa saat ini perlu mengendalikan aktifitas ekonomi yang mengekspoloitasi alam, sehingga bisa mencegah kerusakan lingkungan.

“Jadi perlu pengendalian lingkungan agar tidak terjadi perusakan lingkungan oleh kegiatan ekonomi yang tidam ramah lingkungan, intinya harus segera dilaksanakan,” papar Najib.

Najib mengakui bahwa keputusan penundaan tersebut sangat dilematis di tengah kampanye ekonomi hijau oleh Kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebut.

“Dilematis di tengah kampanye ekonomi hijau, malah Kemenkeu justru urung menerapkan pajak karbon, namun saya memahami kondisi sulit ini memang tidak bisa lagi dihindari,” ungkap Najib.

Atas kondisi tersebut, Najib berharap, agar pemerintah dapat membuat sektor perbankan di tanah air fokus kepada pembiayaan hijau.

“Betul, sudah saat nya industri perbankan memberikan kucuran pembiayaan hijau,” jelas Najib.

Najib menekankan, untuk membangun ekosistem ekonomi hijau harus dimulai dengan penataan perangkat hukum diikuti dengan kebijakan langsung.

“Dimulai dengan penataan perangkat hukum diikuti dengan kebijakan langsung,” tandas Najib.***

Penulis    :   Iwan Damiri

Editor      :   Eko

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top