JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mendukung langkah digitalisasi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar cepat mendeteksi adanya risiko keuangan negara. Namun langkah digitalisasi ini mendapat tantangan besar, terkait kesiapan sumber daya manusia hingga kesiapan daerah. “Langkah pemeriksaan digital forensik itu bagus, dan itu mimpi kita sejak lama. Tapi waktu berapa lama untuk siap semuanya?. Ya, kita tentu mendukung cita-cita luhur ini,” kata Anggota Komisi XI DPR, Musthofa dalam agenda “Fit and Proper Test Calon Anggota BPK” di ruang Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Mantan Bupati Kudus dua periode ini menjelaskan soal rumitnya pengelolaan dana desa. “Ya, mungkin Pak Budi pergaulannya sudah pada tingkat dunia dan melihat kota-kota besar bisa dipantau secara digital. Nah ini, persoalan pada pemerintah daerah, soal laporan dana desa saja tidak selesai-selesai. Ini contoh paling konkret,” ujarnya.
Disisi lain, Politisi PDIP ini menambahkan adanya tantangan lain yang cukup berat, misalnya keberadaan inspektorat di daerah-daerah yang tidak berfungsi maksimal. “Sampai hari ini kepanjangan tangan BPK, misalnya inspektorat jenderal di Kabupaten-Kota itu tidak jalan, karena semua laporan yang masuk itu langsung ke kepala daerah. Jadi kalau laporannya yang buruk, ya sudah tunda dulu,” paparnya lagi.
Pun begitu dengan persoalan status WTP dari BPK, lanjut Musthofa, pasalnya BPK ini sistemnya hanya sekedar verifkikasi data, conyoh soal pencatatan aset pemerintah, sepanjang laporannya tertib, tentu akan mendapat WTP. “Meski kita tidak menutup kemungkinan bahwa status WTP bukan berarti tidak ada pelanggaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Calon Anggota (CA) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Santoso menjelaskan transformasi digital di BPK menjadi fokus jika terpilih menjadi anggota BPK untuk meningkatkan profesionalisme BPK melalui transformasi digital fungsi audit. “Jika BPK yang melakukan audit, melakukan pemeriksaan, tidak ikut mentransformasi digital, akan ketinggalan, pasti tidak akan bisa menemukan adanya penyimpangan ataupun dalam menjamin 4E (efisiensi, ekonomis, efektif, dan etika) tadi pasti akan lagi. Itulah fungsinya BPK harus mengejar ketinggalan, mulai dari big data, artificial intelligence, dan sebagainya,” katanya di Jakarta, Senin, (29/5/2023).
Dengan transformasi digital, dirinya hendak memanfaatkan teknologi dalam melakukan pembinaan anggota agar lebih proaktif mendeteksi risiko. Menurut dia, ketika melakukan pemeriksaan tidak harus semua area diperiksa, tetapi hanya cukup fokus dalam area-area tertentu yang teridentifikasi ada pelanggaran atau potensi 4E (tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, ataupun terdapat pelanggaran etik).
Lebih lanjut, metode pemeriksaan yang ditawarkan olehnya melihat spektrum audit, spektrum pemeriksaan, dan fokus mendeteksi perilaku dengan model operasi yang fleksibel.“Dengan teknologi, saya kira pemeriksaan bisa dilakukan detik by detik, tidak perlu dipantau secara tahunan. Pemantauan data-data yang publik itu bisa dilakukan secara real time dan otomatis. Inilah keunggulan teknologi,” ucapnya.
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan divisualisasi sehingga akan memberikan nilai tambah nyata bagi BPK dan negara terutama dalam mencapai tujuan bernegara yang berfokus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dia turut menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi BPK ketika memasuki ranah digital. Pertama adalah meningkatkan kompetensi para auditor BPK dengan keterampilan-keterampilan terkait digital. Kedua ialah pengembangan dan pelatihan profesional terkait tren-tren terkini, data analitik, artificial intelligence, membangun big data, dan sebagainya.
Tantangan selanjutnya adalah mulai fokus melakukan perubahan prosedur padat karya ke padat modal, sehingga jumlah auditor BPK sebanyak 8 ribu orang bisa didistribusikan ke area-area yang akan memiliki dampak nyata untuk negara. Terakhir, diperlukan kolaborasi dengan para peneliti untuk meningkatkan kemampuan dari artificial intelligence yang mungkin bisa dibangun untuk BPK dalam mendeteksi anomali atau potensi yang tidak benar di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pendeteksian tersebut dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi BPK yang lebih masif dan terarah. “Secara keseluruhan, transformasi digital ini saya yakin akan berdampak signifikan dalam meningkatkan profesionalisme BPK ke depan, sehingga BPK akan lebih berkinerja, lebih efektif, efisien, lebih berintegritas dan strategis dalam melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” ungkap Budi.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
