Nasional

Korupsi E-KTP, Presiden Ingin Ditangani secara Benar dan Profesional

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menilai dampak dari korupsi telah membuat kerusakan pada sistem pengelolaan pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Seharusnya, menurut Kepala Negara apabila sistem pengelolaan pengadaan e-KTP dilakukan secara benar maka program penggunaan e-KTP bagi seluruh rakyat Indonesia sudah rampung dilakukan.

“Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran (pengadaan e-KTP) dikorup,” kata Presiden Joko Widodo menyikapi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP usai membuka Peresmian Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu, (11/3 2017).

Bubrah dalam bahasa Jawa adalah perubahan yang bersifat frontal dan mengarah pada kerusakan bentuk maupun sistem yang sedang dijalankan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa program e-KTP berubah menjadi masalah besar akibat adanya kesalahan sistem dan penyalahgunaan anggaran.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Mengingat pentingnya program e-KTP guna menyelesaikan sejumlah masalah di Tanah Air, mulai dari masalah kependudukan hingga Pilkada.

“Sebetulnya kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan Pilkada. Semuanya kalau sistem yang kita bangun benar ini sudah rampung,” tegasnya.

Sejauh ini, Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebut sejumlah nama yang diduga menerima aliran dana dari proses pengadaan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Penyebutan nama-nama ini disampaikan pada sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP tahun 2011-2012 yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta.

Pada surat dakwaan yang dibacakan jaksa di dalam persidangan, disebutkan sejumlah nama-nama pejabat penting di lembaga pemerintahan maupun di DPR baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi.

Unruk itu, Presiden Jokowi berharap agar penyidik KPK bekerja secara profesional guna menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. “Saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini,” tegas Presiden.

Presisen Jokowi mempercayakan kepada KPK sebagai lembaga yang diberi amanat konstitusi untuk menuntaskan persoalan ini. Sejauh ini, KPK telah meminta sejumlah pejabat dan mantan pejabat penting di negeri ini yang diduga terseret dalam puaaran kasus korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun itu.

Meski telah disebut keterlibatan sejumlah orang pentinf salam pusaran kasus ini termasuk penyebutan sejumlah anggota DPR namun Presiden Jokowi meminta semua pihak mengedepankan asaa praduga tidak beraalah.

Untuk itu, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus tersebut kepada para penyidik KPK lebih jauh. “Azas praduga tak bersalah. Sudah, serahkan ke KPK,” kata Presiden. (har/TKP)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top