Market

Ketua DPR Puan Maharani Dukung Perdagangan Online

Ketua DPR Puan Maharani Dukung Perdagangan Online

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Di tengah lesunya sektor-sektor andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, industri, dan pertambangan, sektor perdagangan elektornik (perdagangan online) menjadi solusi alternative sebagai mesin penggerak perekonomian.

Sebagai sebuah kegiatan ekonomi baru, para pelaku perdagangan online sedang mencari model bisnis yang tepat serta sedang membesarkan marketplace.

“Adalah tugas pemerintah membantu para pedagang online agar mereka tumbuh sesuai semangat pemerintah untuk menciptakan banyak perusahaan unicorn tanpa mengurangi hak-hak konsumen,” demikian keterangan Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
.
Terbitnya PP No. 80 tahun 2019 yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha pada saat ini dipandang kurang tepat, karena minimnya sosialisasi, sehingga meresahkan masyarakat yang sedang memulai bisnis online terutama para pelaku UMKM

PP itu diminta Puan, jangan sampai kontraproduktif menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menghambat perkembangan perdagangan secara elektronik (E-dagang) yang sedang tumbuh.

Karena itu kata Puan, DPR mendorong kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan dari PP No. 80 tahun 2019 tersebut untuk memberikan pemahaman yang baik bagi pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(PMSE) agar tujuan dari ditetapkannya PP itu dapat dicapai secara maksimal;

“DPR minta Kemendag untuk tidak secara langsung memberlakukan PP tentang PMSE dengan memberikan penetapan waktu, agar masyarakat yang akan melakukan perdagangan secara elektronik dapat memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam PP tersebut,” jelas politisi PDI-P itu.

DPR juga Mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang juga mengatur program pemberdayaan UMKM untuk menyatukan program tersebut di bawah satu pintu guna memudahkan pembinaan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usahanya. “Tak boleh ada yang menghambat usaha pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top