Nasional

Kapolri Tito Karnavian Tegaskan Tidak Perlu Aksi 55

JAKARTA – Atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI kembali akan menggelar aksi yang ditujukan untuk mengawal vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Jumat (5/5/2017). Padahal target untuk menjatuhkan Ahok sudah berhasil dengan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, sehingga demo ini diduga sebagai pencitraan, seolah-olah terpisah dengan Pilkada DKI.

“Tidak perlu ada aksi seperti itu. Namun, aksi unjuk rasa dan demonstrasi diperbolehkan karena dilindungi oleh undang-undang. Sebetulnya, tidak perlu. Demo ataupun aksi dengan jumlah yang cukup besar, karena hal itu akan mengganggu ketertiban publik, meskipun unjuk rasa itu diperbolehkan sebagai bagian dari negara demokrasi,” tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Untuk itu, Kapolri mengingatkan hal-hal yang harus diperhatikan bagi para pengunjuk rasa. “Jangan sampai publik merasa terganggu dengan aksi yang berlangsung berulang-ulang. Undang-undang sendiri menyebutkan ada empat batasan. Tidak boleh menganggu ketertiban publik, tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, tidak boleh menghujat etika dan moral. Jadi menghujat, mencaci maki itu tidak boleh. Yang keempat harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Tito.

Menurut Tito, kalau melakukan unjuk rasa dan lain-lain itu silahkan saja. Hanya saja, jangan sampai melanggar pasal 6, yang menyebutkan bahwa setiap 100 orang harus ada 5 orang yang menjadi pengendalinya. “Itu harus kita ikuti,” tambahnya.

Karena itu Kapolri mengingatkan bahwa aksi 55 harus sesuai dengan laporan yang mereka kirim kepada polisi. Juga agar tidak ada intervensi kepada hakim tentang putusan di pengadilan. “Yang paling penting demo itu untuk menyampaikan unjuk rasa bukan juga melakukan tekanan kepada hakim. Hakim tentunya mengambil keputusan dan dijamin undang-undang berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinannya,” jelasnya.

Polri pun siap memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat saat aksi tersebut. Juga jaminan keamanan bagi hakim yang sedang manangani kasus Ahok. “Kami Polri akan memberikan pelayanan keamanan sepanjang dilakukan dengan tertib dan jaminan kepada hakim mekanisme persidangan tanggal 9 Mei nanti,” pungkas Tito.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top