Nasional

Jimly Gelar Sidang Etik Ketua KPUD DKI Di Gedung MPR RI

JAKARTA – Lokasi sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Bawaslu DKI untuk menyidangkan Ketua KPUD DKI Jakarta, yang diduga melanggar etika berlangsung di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD pada Kamis (30/3/2017). Sidang dipimpin oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Mengapa sidang di Gedung MPR? “Karena gedung ini milik rakyat kita bisa memakai, tergantung tekniknya saja meminjamnya seperti apa? Kita sidang di sini agar banyak orang. Silakan kalau mau. Sedangkan di DKPP ruangannya kecil,” tegas Jimly saat membuka sidang.

Kantor DKPP sendiri berada di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Namun, bukan kali ini saja DKPP menyelenggarakan sidang kode etik di luar kantornya. Pada Pilpres 2014 lalu, DKPP menyidangkan KPU dan Bawaslu di Kantor Kemenag. Saat itu, ada 8 aduan soal kode etik yang disidangkan.

Kembali ke sidang kode etik DKPP, sidang dihadiri oleh Ketua KPU DKI Sumarno, anggota KPU Dahlia Umar, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti. Para pengadu berasal dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi dan Perkumpulan Cinta Ahok (Cinhok).

Ada 4 hal yang mereka persoalkan dari Ketua KPU DKI. Beberapa di antaranya adalah pembiaran terhadap jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang menyebabkan masyarakat tak dapat menggunakan hak pilihnya serta foto WhatsApp Sumarno yang menampilkan foto aksi 212.

Pada sidang kode etik ini Sumarno disinggung soal foto profil WhatsApp (WA) aksi 212. Adapun yang hadir dalam sidang adalah para teradu, yakni Ketua KPU DKI, Sumarno, Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti, dan anggota KPU, Dahlia Umar.

Jimly kemudian mempersilakan pengadu dari nama pertama di atas untuk menyampaikan aduannya. Mereka mempunyai 4 laporan keberatan atas tindakan Sumarno sebagai Ketua KPUD.

Perwakilan Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, Budi Sukmana, mempersoalkan pertemuan Sumarno dengan cagub Anies Baswedan pada saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 029 Kalibata, Jaksel. Yang kedua, Sumarno disebut melakukan pembiaran terhadap jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang menyebabkan masyarakat tak dapat menggunakan hak pilihnya.

“Terlapor memiliki kedekatan khusus dengan Anies dan aktif di HMI. Sesama kader HMI bagaikan satu ideologi dan visi. Doktrin wajib itu disuntikkan ke kader. Dapat merusak independensi terlapor,” kata Budi membacakan laporan ketiganya.

Yang terakhir, Budi mempermasalahkan Sumarno yang memasang foto aksi 212 sebagai profil WA-nya. Menurutnya, aksi 212 sarat politik sehingga tak patut Sumarno memasangnya. “Memasang foto WA 212. Aksi itu politis,” kata Budi.

Sementara itu, Perkumpulan Cinhok menyampaikan aduan yang hampir serupa. Selain mempersoalkan pertemuan Sumarno-Anies saat PSU di Kalibata, mereka juga mempersoalkan foto aksi 212 dan dugaan KPU menelantarkan Ahok-Djarot saat rapat pleno penetapan cagub-cawagub putaran dua pilgub Jakarta.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top