Industri & Perdagangan

Ekonomi Terkena Covid-19, Pemerintah Didesak Buka Keran Ekspor Nikel

Pertambangan Nikel/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pandemi global coronavirus (Covid-19) menimbulkan dampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dolar terhadap rupiah kian tergelincir ke level Rp16.000.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memandang, pemerintah harus mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa. Salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bisa ditempuh dengan melakukan relaksasi di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.

“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus berpikir cara untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor Ore Nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” terang Ketua Umum Kadin Sultra, La Mandi dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah kata La Mandi, melalui peningkatan pengiriman Ore. Pemerintah harus memberikan support, sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik. “Harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, APBN kita saat ini mulai mengalami devisit kurang lebih Rp450 triliun,” jelasnya.

Menurut La Mandi, kebijakan relaksasi sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi lebih pada menyelamatkan devisa dan ekonomi negara. Sebab, akan ada multi efek yang ditimbulkan. “Negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” katanya.

Kebijakan relaksasi tersebut kata dia, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai. “Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin Pemerintah China pasti membeli,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming juga mengutarakan hal yang sama. Bahwa pelaku usaha dan industri tengah mencari jalan keluar terkait dampak yang ditimbulkan wabah Covid-19. “Kami juga rapat teleconference bersama Kadin, Apindo, OJK dan pemangku kepentingan lainnya mencari solusi atas dampak pandemi virus corona ini,” paparnya.

Dalam sebuah kesempatan Maming, meminta keadilan dan transparansi soal soal harga Ore Nikel yang ditentukan sepihak oleh pihak smelter dalam negeri yang nyata-nyata dikuasai asing. Padahal dengan kadar rendah pun pasar dunia menerimanya. “Kami meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi dalam berbagai hal termasuk soal pajak, kredit dan insentif. Termasuk soal kemungkinan ekspor minerba,” jelasnya.

Maming minta keadilan dan perhatian dari pemerintah agar pihak smelter dan pengusaha pun sama-sama memiliki surveyor dan ada surveyor wasit bila terjadi sengketa atau perbedaan kasar nikel.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat Sartono Hutomo sependapat dengan tuntutan Kadin. Presiden Jokowi harus melakukan relaksasi tidak hanya impor tetapi juga ekspor. “Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak Undang-Undang,” kata Sartono.

Sartono sangat memahami keluhan Kadin termasuk yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti nikel. “Dalam situasi ekonomi kita yang berbahaya bahkan mungkin defisit anggaran kita bisa melebihi ketentuan UU maksimal 3 persen, pemerintah harus mengeluarkan stimulus,” tuturnya lagi.

“Harus ada kebijakan terbatas atau kebijakan ekstra khusus bagi pertambangan bagaimana kita agar segera mendapatkan devisa,” ujar Sartono.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top