Nasional

Cakada Langgar Protokol Covid-19, MPR Minta KPU-Kemendagri Batalkan Hasil Pilkada

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri diminta membatalkan hasil Pilkada terhadap calon kepada daerah (cakada) yang terbukti melanggar protokol kesehatan terkait Covid-19. Hal ini karena penyebaran wabah Covid-19 masih tinggi pada beberapa daerah. “Saya minta pemerintah menindak tegas calon kepala daerah yang melakukan tindak pelanggaran kesehatan Covid-19, kalau perlu (hasilnya) dibatalkan,” kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat melantik dua anggota MPR hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) masing-masing Prasetyo Hadi dari Jawa Tengah dan Khaerul Saleh dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2020).

Lebih jauh Bamsoet menjelaskan para anggota MPR yang dilantik juga harus ikut mengawal pelaksanaan Pilkada yang kali ini berada di tengah mewabahnya pandemi Covid-19. Pasalnya, angka kematian akibat wabah itu kini telah lebih dari 8.000 jiwa sehingga sudah pada tingkat mengkhawatirkan.

Dia mengatakan pengumpulan massa hingga menciptakan kerumuman pada saat kampanye berpotesni dijadikan delik pidana karena rentan terhadap penyebaran wabah Covid-19.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat kalau Pilkada di tengah pandemi tidak hanya membidik pelanggaran money politic atau penyalahgunaan kewenangan aparat sipil negara. Akan tetapi, juga mengatur soal pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. “Hal terkait protokol kesehatan harus jadi objek pelanggaran yang harus diawasi Badan Pengawas dan penegak hukum terpadu (Gakumdu),” ujarnya.

Akan tetapi apakah hasil Pilkada 2020 bisa dibatalkan atau tidak terkait pelanggatan protokol kesehatan, Arsul mengatakan hal itu tergantung pada tingkat pelanggarannya nanti. “Aturannya harus diciptakan kalau harus sampai pada pembatalan hasil Pilkada,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top