JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan pertama pada 2024 dinilai bisa membantu daya beli masyarakat kelas bawah yang terdampak inflasi. Namun demikian diakui bahwa BLT bukanlah solusi untuk mencegah inflasi. “BLT tidak mencegah inflasi namun hanya membantu agar masyarakat miskin tidak semakin tergerus daya belinya akibat inflasi,” kata Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian di Jakarta, Jumat, (2/2/2024).
Menurut Eliza, BLT hanya sabatas bantalan sosial agar masyarakat miskin tidak semakin kehilangan daya belinya di tengah adanya kenaikan harga pangan. “Perluasan dampak inflasi pada masyarakat miskin terutama karena lebih dari 60 persen pengeluaran penduduk miskin digunakan untuk membeli bahan makanan,” ujarnya.
Dalam catatannya, kata Eliza, kontributor terbesar inflasi berasal dari volatilitas harga pangan atau bahan pokok makanan sehingga masyarakat kelas bawah perlu mendapatkan bantalan sosial utamanya dalam membantu daya beli. “Jika ingin mengendalikan inflasi pemerintah harus menjaga ketersediaan suplai yang memadai dan memastikan kelancaran distribusi,” paparnya.
Meski begitu, dia menyarankan agar adanya terobosan atau kebijakan baru yang menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemiskinan struktural sehingga masyarakat kelas bawah tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. “Tentu masyarakat miskin terbantu dengan adanya bantuan (sosial), tapi mau sampai kapan bantuannya? Apakah selamanya menjadi tanggungan pemerintah? Ini yang perlu diurai, kemiskinan struktural,” jelas Eliza.
Eliza juga menekankan pentingnya penggunaan BLT secara bijak dan tepat sasaran karena selain dapat membantu daya beli masyarakat bawah, juga dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting. Namun hal yang harus dilakukan untuk mengatasi stunting bukan sepenuhnya dengan BLT, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah dengan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan. “Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Ya dengan cara menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitasnya,” ucap Eliza.
Menurutnya, peran APBN dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas masyarakat miskin sangat penting untuk diperhatikan. Namun disayangkan alokasi anggaran yang cenderung lebih besar untuk bantuan sosial dibandingkan upaya mendorong ekonomi produktif.
Eliza juga menyerukan perlunya keterlibatan usaha masyarakat miskin dalam program-program pemerintah di daerah, bukan bagi vendor yang usahanya sudah mapan. “Kucurkan anggaran lebih besar untuk mendorong ekonomi dengan usaha produktif, bukan mengguyur dengan bansos saja,” kata Eliza.***
Penulis : Iwan Damiri
Editor : Kamsari
