Industri & Perdagangan

Biayai APBN, Masyarakat Persoalkan Pembatasan IHT

Biayai APBN, Masyarakat Persoalkan Pembatasan IHT
Lahan Pertanian Tembakau/Foto: pertanian.go.id

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pemerintah dinilai belum memiliki arah yang jelas terkait Industri Hasil Tembakau (IHT). Padahal penerimaan dari cukai rokok merupakan unsur paling besar dalam penerimaan APBN. “Yang ingin saya tegaskan adalah pemerintah perlu punya objektif yang jelas, kalau memang menekankan aspek kesehatan, apakah bisa mengompensasi pendapatan dari IHT,” kata Ekonom Universitas Pajajaran, Irsyad Kamal, Rabu, (06/10/2021)

Lebih jauh Irsyad menyoroti kian masivnya tekanan pembatasan terhadap IHT. Karena, pembatasan secara ketat terhadap IHT akan berdampak terjadinya layoff terhadap para pekerja oleh perusahaan- perusahaan rokok. Dalam tataran makro-ekonomi, pembatasan-pembatasan ketat terhadap IHT juga bukan hanya berdampak terhadap pelaku usaha kecil, para pedagang dan kios rokok, melainkan juga berimbas kepada perusahaan-perusahaan rokok.

Menurut Irsyad, kebijakan terhadap IHT tidak bisa sekadar meniru sejumlah negara yang memberlakukan pembatasan secara ketat seperti Amerika Serikat atau Singapura. Bahwa negara-negara itu sedemikian ketat, sehingga harga rokok menjadi sangat mahal dan terlarang penjualan eceran. “Kita tidak bisa begitu saja serta merta meniru mereka. Karena negara-negara tersebut tidak mengandalkan pendapatan negaranya dari IHT,” ungkanya lagi.

Dengan frame berpikir seperti itu, Irsyad berpendapat tidak seharusnya terjadi. Seruan Gubernur DKI Jakarta 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok yang melarang minimarket memajang rokok dalam etalasenya.

Diketahui dalam suratnya kepada Michael Bloomberg tertanggal 4 Juli 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pihaknya menunggu kerja sama lanjutan dengan Bloomberg dalam rangka mewujudkan kawasan tanpa rokok hingga 90%.

Gubernur berterima kasih kepada Bloomberg Philanthropies yang telah mendukung kebijakan bebas iklan luar ruang (outdoor) Pemda DKI Jakarta selama ini. Beberapa tahun belakangan penetrasi Bloomberg Philanthropies memang makin dalam. Tak cuma menarget lembaga swadaya masyarakat, tapi juga para penentu kebijakan di sejumlah negara diduga menerima dana Bloomberg untuk meloloskan kebijakan anti tembakau.

Di FiIipina misalnya, otoritas kesehatan dan badan pengawas kesehatan di sana terbukti menerima dana dari Bloomberg untuk meloloskan regulasi anti tembakau.
Beberapa pemerintah daerah di Cina pun terbukti menerima dana Bloomberg Philanthropies buat menyusun regulasi anti tembakau. ***

Penulis : Iwan D
Editor : Budiono

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top