JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional.
Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
Awalnya, Wakil Ketua F-PAN DPR itu menduga kebijakan Pak Anies Baswedan itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Sehingga pihaknya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih ketat.
“Belakangan, Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, Pak Airlangga menganggap penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil,” tegas Saleh, Sabtu (12/9/2020).
Ia berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.
“Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya,” kata Saleh.
Kalau begini lanjut Saleh, masyarakat akan bingung sendiri. “Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?” Pungkasnya mempertanyakan.
