Nasional

Zulkifli Hasan Tolak Pimpinan MPR RI Jadi 11 Orang

JAKARTA – Mengenai usulan tambahan 11 orang pimpinan MPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak menolak usulan penambahan kursi pimpinan MPR dari 7 menjadi 11 tersebut, karena terlalu banyak. Seperti jumlah kesebelasan sepak bola saja.

“Itu kan ada usulan 11 pimpinan MPR, 11 pimpinan DPR, itu kan jadi kesebelasan bola, yang benar lah. Saya tidak mempermasalahkan usulan penambahan jumlah pimpinan. Namun, kalau terlalu banyak jumlah kursi yang ditambah, maka hal itu dapat menjadi sorotan dunia. Bahwa nambah boleh, tapi jangan bikin kesebelasan bola gitu dong. Apa kata dunia,” kata Ketua Umum PAN itu.

Sebelumnya usulan penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen mengemuka dalam pembahasan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Usulan tersebut adalah penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tersebut merupakan dinamika yang terjadi pada setiap fraksi. Tetapi usulan tersebut belum final dan bisa saja dibatalkan jika pemerintah tidak menyetujui.

“Tapi, ini belum final karena belum ambil keputusan. Tentu tergantung pertimbangan masing-masing fraksi, apakah bisa, tetapi jangan lupa, semua tergantung sikap pemerintah. Sekalipun fraksi mengusulkan tapi bila pemerintah tidak setuju, tentu tidak akan selesai,” kata Supratman.

Usulan penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen seperti jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan DPD menjadi 5 kursi, dan pimpinan MPR menjadi 11 kursi muncul dalam revisi UU MD3. Usulan tersebut dinilai merupakan keserakahan parpol demi kekuasaan.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan ada usulan baru soal pembahasan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Usulan tersebut yaitu penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

“Jadi masih dinamis, ada juga usulan bahwa pimpinan DPR ditambah 2 kursi, MPR ditambah 6 kursi, terus kemudian pimpinan DPD ditambah 2 kursi. Jadi ini berkembang terus, dinamis,” kata politisi Golkar itu.

Pembahasan revisi UU MD3 juga melibatkan pimpinan parpol. Firman menerangkan, usulan penambahan jumlah kursi muncul di tengah perdebatan tambahan pimpinan dewan di revisi UU MD3. “Itu yang terakhir, tapi kami enggak tahu apakah nanti ada dinamika baru. Dan belum tahu, 6 itu buat siapa, 2 buat siapa. Kami tidak akan menunjuk dari fraksi-fraksinya, tapi kami akan bikin regulasinya aja. Masalah itu kan ada mekanismenya,” ungkapnya.

Namun Firman tidak bersedia berkomentar soal fraksi mana yang mengusulkan penambahan kursi pimpinan dewan. Bahwa usulan tersebut merupakan kompromi politik saat para pimpinan parpol saling lobi. “Punya ketum partai jadi wakil ketua DPR kan gagah juga, tapi ini bukan buat gagah-gagahan loh,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top