Nasional

Yenny Wahid Sayangkan Vonis Terhadap Ahok

JAKARTA – Dalam sidang putusan penodaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis dua tahun penjara oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Utara, pada Selasa (9/5/2017) lalu menuai pro dan kontra. Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto, menyatakan Ahok terbukti melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukuman penjara dua tahun.
Dalam putusnnya, hakim menilai hal yang memberatkan adalah lantaran terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatannya mencederai umat Islam dan dapat memecah kerukunan umat beragama dan golongan. Putusan majelis hakim ini berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun dengan Pasal 156 KUHP.

Menanggapi putusan dan situasi yang berkembang terkait proses hukum, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Kami amat menyayangkan pengadilan masih menggunakan pasal Penodaan Agama (156a) yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan beragama dan berkeyakinan (KBB) dan hak berekspresi. Penafsiran keagamaan dan ekspresi yang dinyatakan dengan damai tidak sepatutnya dipidana. Penafsiran dan ekspresi dengan damai tidak sama dengan ujaran kebenciaan (hate speech). Sebagaimana rekomendasi-rekomendasi kami, pasal yang sudah memidanakan lebih dari 100 orang sejak 2004 ini sudah seharusnya tidak dipakai, bahkan dihapus.

2. Dengan adanya keputusan pengadilan, kami menghimbau semua pihak menghormati keputusan hukum dan tidak lagi menjadikan aksi massa sebagai upaya menekan independensi peradilan dan menjadi ajang ekspresi yang mendorong sikap intoleransi dan segregasi sosial-keagamaan di antara warga negara. Ketidaksetujuan sebaiknya disalurkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Energi yang ada, baik pro maupun kontra, seyogyanya diarahkan untuk membangun toleransi, mengatasi kesenjangan ekonomi warga negara, dan masalah-masalah mendasar lainnya.

3. Melalui proses hukum yang sudah berjalan ini pula, kami mendorong setiap pihak meyakini bahwa hukum harus menjadi imam tertinggi; perbedaan suku agama, keyakinan, dan ras bukanlah alat politisasi pemecah belah bangsa. Untuk itu kami mendorong para penegak hukum untuk mengambil langkah hukum kepada siapa saja yang menjadikan isu agama dan etnis untuk mendiskrimasi, intimidasi, dan melakukan ujaran kebencian.

4. Kami mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk selalu mengamalkan dan menunjukan wajah umat Islam yang pemaaf dan ramah kepada sesama sebagaimana adab luhur Nabi Muhammad SAW.

Demikian keterangan Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid sebagai Direktur Wahid Foundation pada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top